Ketegasan dan Martabat Pecalang: Menimbang Ulang Pernyataan yang Kontroversial!

fin.co.id - Dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi, pecalang bukan sekadar petugas keamanan adat mereka adalah simbol kehormatan dan penjaga marwah budaya Bali. Namun, peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Pura Besakih kembali menempatkan sosok pecalang di tengah pusaran kontroversi. Penetapan salah satu pecalang sebagai tersangka dalam insiden tersebut tidak hanya memunculkan berbagai reaksi, tetapi juga memantik pernyataan publik yang dinilai kurang bijaksana.

Salah satu pernyataan yang menuai perhatian datang dari Kepala Desa Tumbak Bayuh, Nyoman Sarjana. Dalam komentarnya, ia menyampaikan hal-hal yang dianggap tidak pantas, tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi atau konfirmasi atas situasi yang terjadi. Di tengah suasana yang memerlukan ketenangan dan kejernihan berpikir, sikap tersebut justru dinilai berpotensi memicu ketegangan dan merendahkan representasi masyarakat Bali di tingkat nasional.

Sebagai respons atas hal ini, para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Bali mengambil langkah konkret. Sebuah surat resmi tengah disiapkan untuk dikirimkan langsung kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, dengan tembusan yang juga ditujukan kepada pihak terkait. Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi atas pernyataan yang dilontarkan oleh Nyoman Sarjana, serta ajakan agar para pemimpin lokal lebih berhati-hati dalam mengutarakan pendapat, terutama yang berkaitan dengan kehormatan adat dan lembaga resmi.

Langkah ini tidak hanya merupakan bentuk pembelaan terhadap institusi DPD RI sebagai wakil rakyat Bali di tingkat pusat, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga wibawa jabatan publik. Seorang kepala desa memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap arif, terutama dalam menyampaikan pandangan yang bisa berdampak luas terhadap masyarakat.

Pecalang, dalam konteks ini, bukan semata-mata individu yang terlibat dalam sebuah insiden. Mereka adalah bagian dari sistem sosial dan adat yang telah mengakar kuat di Bali. Maka, saat ada persoalan menyangkut pecalang, pendekatannya pun harus berlandaskan pada rasa hormat dan pemahaman mendalam terhadap peran mereka dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat.

Harapan ke depan, semoga setiap pemangku kepentingan di Bali, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat menempatkan kepentingan bersama di atas ego sektoral. Komunikasi yang elegan, pemikiran yang jernih, serta penghormatan terhadap simbol adat seperti pecalang, harus senantiasa menjadi pijakan dalam bertindak dan berbicara.

Dengan demikian, setiap polemik bisa dijadikan momen untuk memperkuat jati diri Bali sebagai pulau yang tidak hanya indah secara alam, tetapi juga kokoh dalam nilai dan adat yang dijunjung tinggi.