.png)
fin.co.id- Ketegangan di Timur Tengah yang kian memburuk mendorong langkah cepat dari pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menetapkan status Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, ke level siaga 1.
Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi serangan dalam konflik antara Iran dan Israel.
“Dari perkembangan dua hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga bukan saja target-target militer, tetapi juga target-target sipil, maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di Kedutaan Teheran dari level siaga 2 menjadi siaga 1 di Teheran,” ujar Sugiono, dikutip pada Kamis 19 Juni 2025.
Kementerian Luar Negeri mencatat sekitar 380 Warga Negara Indonesia (WNI) saat ini berada di Iran, mayoritas di wilayah Teheran. Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah telah memerintahkan KBRI untuk melakukan asesmen penuh terkait skenario evakuasi.
Langkah diplomatik pun telah ditempuh. Sugiono menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Iran guna memastikan kemudahan akses lintas batas, apabila evakuasi WNI harus dilakukan dalam waktu dekat.
“Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti, warga negara kita diberi kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga yang semakin tidak menguntungkan,” ungkapnya.
Sejak 13 Juni 2025, Israel menggencarkan serangan besar-besaran ke wilayah Iran. Target utama adalah fasilitas nuklir serta pos komando militer strategis. Data media lokal menyebutkan, hingga Rabu (18/6), sedikitnya 585 orang tewas dan 1.326 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.
Tak tinggal diam, Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel. Serangan balasan ini menyebabkan 24 korban jiwa dan melukai 500 orang lainnya.
Menanggapi agresi militer tersebut, Indonesia menyatakan sikap tegas. “Indonesia dengan tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional,” kata Menlu Sugiono.
