IJF Ungkap 51,3% Kekerasan terhadap Anak Disabilitas Terjadi di Ruang Publik

fin.co.id – Angka kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas masih tergolong tinggi. Survei menunjukkan 9 dari 10 orang terdekat anak disabilitas pernah menyaksikan tindakan kekerasan terhadap mereka.

Temuan ini dipaparkan dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesia Joining Forces (IJF), konsorsium beranggotakan enam organisasi fokus anak.

Acara bertajuk “Temu Anak Indonesia 2025: Inklusif, Penuh Makna, dan Riang Gembira” yang digelar di sebuah hotel di Jakarta Pusat ini memaparkan hasil survei kuantitatif dan studi kualitatif Forum Anak IJF terkait pengalaman kekerasan yang dialami anak disabilitas. Perwakilan anak juga menyampaikan pandangan dan rekomendasi mereka terhadap Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di tingkat nasional hingga ASEAN.

Lebih dari 80 peserta hadir, terdiri dari anak-anak dari berbagai daerah, termasuk penyandang disabilitas, Forum Anak Indonesia, komunitas disabilitas, serta perwakilan sekolah luar biasa (SLB). Hadir pula anggota konsorsium IJF, ChildFund International di Indonesia, Plan Indonesia, Save the Children Indonesia, SOS Children’s Villages, Terre des Hommes Germany (afiliasi Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), serta Wahana Visi Indonesia, bersama kementerian, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh anak. Sebagai konsorsium organisasi fokus anak, IJF terus mengedepankan dorongan dan dukungan terhadap Pemerintah terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mempromosikan upaya menghentikan kekerasan pada anak,” kata Ketua Komite IJF 2024–2025 sekaligus Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, Angelina Theodora dalam keterangannya, Rabu, 13 Agustus 2025.

Angelina menegaskan, inklusivitas bagi IJF bukan hanya slogan. Melalui peringatan HAN ini, IJF berupaya menghadirkan suara langsung anak-anak disabilitas dan orang terdekat mereka.

Hasil studi memperlihatkan kekerasan verbal serta psikis/emosional menjadi bentuk yang paling sering dialami anak disabilitas. Sebanyak 3 dari 10 anak disabilitas mengaku pernah menghadapi bahaya atau kekerasan fisik.

Forum ini juga menjadi ajang diseminasi hasil konsultasi anak terkait pencegahan kekerasan di level ASEAN dan global, termasuk pesan yang dibawa anak Indonesia pada Ministerial Meeting di Bogotá 2025. Respon positif datang dari ASEAN. Selain diskusi dan presentasi, peserta juga diajak mengikuti berbagai booth edukasi dan permainan seputar hak anak, advokasi, serta penggunaan alat belajar untuk anak tunanetra.

"Melalui kegiatan ini, IJF berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, memperkuat kemampuan merespons kasus secara cepat dan tepat, serta menumbuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan ramah anak," imbuhnya.

Menanggapi data tersebut, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus KPPPA, Susanti menegaskan, setiap anak berhak tumbuh optimal, berpendapat, dan diperlakukan adil. Ia menyebut kasus kekerasan ini ibarat fenomena gunung es yang harus segera ditangani bersama.

“Anak adalah sumber daya manusia yang sangat potensial yang harus kita jaga dan lindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya,” ujarnya.

ASEAN Commission on the Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), Yanti Kusumawardhani mengatakan, setelah melihat hasil survei nasional, semakin menyadari betapa bermanfaat dan bermaknanya masukan dari anak. Di ASEAN sendiri, kata dia, pihaknya sedang membiasakan diri untuk berkonsultasi dengan anak, mendengarkan lebih banyak suara mereka.

"Karena kami tahu anak-anak adalah calon pemimpin bangsa dan calon pemimpin ASEAN. Oleh karena itu, mendengarkan, mengakomodasi, dan mengintegrasikan pendapat anak ke dalam dokumen rencana aksi regional untuk penghapusan kekerasan terhadap anak adalah hal yang sangat penting,” katanya.

Zakiya, anak penyandang disabilitas asal Jakarta Timur, juga menyampaikan aspirasinya. “Harapan saya, sebagai anak penyandang disabilitas, ke depannya pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat lebih cepat merespon. Kami, anak penyandang disabilitas, tiga kali lebih rentan mengalami kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kami juga berhak dan ingin untuk bisa merasakan rasa aman,” ungkapnya.