.png)
fin.co.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tengah merencanakan perubahan status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji.
"Iya (ada usulan pembentukan kementerian haji tertuang dalam DIM RUU Haji). Ada rencana seperti itu (pembentukan kementerian haji)," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2025.
Prasetyo menjelaskan, rencana tersebut sudah tercantum dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji.
"(Pembahasan BP Haji jadi kementerian ada di DIM) Iya," pungkasnya.
Ia menambahkan, DIM tersebut telah disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.
"Insya Allah sudah (diserahkan ke DPR RI). Mohon doanya supaya bisa cepat selesai," jelas Prasetyo.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menargetkan revisi Undang-Undang Haji rampung pada akhir Agustus 2025.
Menurutnya, revisi tersebut membuka peluang adanya perubahan struktur kelembagaan pengelola haji, termasuk opsi peningkatan status dari badan menjadi kementerian.
“Akhir-akhir ini, Revisi Undang-Undang sudah mendekati penyelesaian. Insyaallah akhir Agustus nanti mudah-mudahan bisa disahkan Revisi Undang-Undang Haji,” ujar Gus Irfan saat memberi sambutan dalam acara Silaturahmi Nasional KBIHU di Asrama Haji Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur, Rabu, 20 Agustus 2025.
(Anisha Aprilia)
