Badan Haji Diubah Jadi Kementerian, Siapa Nanti yang Jadi Menterinya?

fin.co.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera membuat Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan status Badan Haji menjadi Kementerian.

“Jadi, ini ada undang-undang nih, perintahnya membuat kementerian, berarti nanti, Presiden dalam hal ini akan membuat peraturan presiden untuk menjalankan UU itu. Perpres untuk membentuk kementerian haji,” kata Hasan di kantornya, Selasa, 26 Agustus 2025.

Soal siapa yang akan ditunjuk memimpin Kementerian Haji, ia mengatakan hal itu merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah kepala yang sekarang otomatis menjadi itu, biar Presiden yang menentukan,” katanya.

Sementara itu terkait anggarannya, Hasan menyampaikan bahwa pembentukan lembaga baru tentu akan diiringi dengan persiapan pembiayaan negara.

“Kalau bikin lembaga baru kan harus disiapkan nanti. Sama kayak bikin PCO kan? Harus disiapkan juga,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dengan pengesahan tersebut, Indonesia kini memilik Kementerian Haji dan Umrah

Pengesahan undang-undang itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Seluruh fraksi menyatakan setuju. Dengan demikian, seluruh pengelolaan ibadah haji dan umrah kini tak lagi diurus Kementerian Agama (Kemenag).

"Saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Cucun saat memimpin rapat tersebut disambut gemuruh setuju dari seluruh peserta rapat yang hadir. (dsw)