Kecam Israel Atas Serangan ke Doha, Indonesia: Pengkhianatan Terhadap Proses Perdamaian

fin.co.id - Indonesia melontarkan kecaman keras terhadap serangan Israel di Doha, Qatar, yang menargetkan kelompok Palestina Hamas. Indonesia sebut serangan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap upaya perdamaian.

Pernyataan tersebut disampaikan Kuasa Usaha Ad Interim PTRI Jenewa, Duta Besar Achsanul Habib, dalam Debat Darurat Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Jenewa, Swiss, pada Selasa 16 September 2025.

“Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan bahwa serangan terhadap Qatar yang berperan sebagai mediator merupakan pengkhianatan terhadap proses perdamaian dan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB, serta hukum HAM internasional,” kata Habib seperti dikutip dari pernyataan PTRI Jenewa.

Duta Besar Habib menyampaikan bahwa aksi militer semacam ini telah merusak kepercayaan, menghancurkan harapan perdamaian di Gaza, dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

“Komunitas internasional harus bertindak tegas,” ucapnya menegaskan.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga menekankan bahwa perdamaian abadi di Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa solusi dua negara, serta menyatakan dukungan penuh kepada Qatar, Palestina, serta seluruh negara yang membela keadilan, kedaulatan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun Debat Darurat dilaksanakan atas permintaan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gulf Cooperation Council (GCC), untuk membahas agresi militer Israel terhadap Qatar yang terjadi pada 9 September.

Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, dalam pembukaannya merujuk serangan Israel terhadap para negosiator di Doha sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, serangan terhadap perdamaian dan keamanan kawasan.

Ia juga menggemakan pernyataan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres yang mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Qatar.

Tingginya partisipasi negara anggota Dewan HAM PBB, negara pengamat, serta LSM internasional, dengan tercatat 93 pernyataan nasional dari negara anggota PBB dan 12 dari LSM internasional, menunjukkan besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukan Israel, sekaligus komitmen untuk mengakhiri impunitas Israel.