Mendagri Minta Pemda Jaga Kamtibmas dan Siapkan Strategi Hadapi Pengalihan TKD

fin.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar memprioritaskan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Pesan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 21 September 2025.

Tito menekankan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas di wilayah. Ia meminta kepala daerah menggandeng aparat keamanan dan tokoh masyarakat agar sinergi terbangun secara nyata. Langkah itu, kata dia, perlu diperkuat mengingat adanya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah beberapa waktu lalu.

Mendagri mendorong para kepala daerah agar lebih mengutamakan dialog dalam merespons aspirasi warga. "Di sini mungkin kelompok-kelompok yang kita anggap enggak tahu yang biasa demo-demo, yang kita anggap itu bisa potensi kekerasan itu diajak dialog, lebih baik dialog daripada ke jalanan (demonstrasi)," ujarnya.

Ia juga menegaskan kembali arahan Presiden terkait pengaktifan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Menurut Tito, ronda malam merupakan bentuk gotong royong masyarakat yang terbukti efektif mencegah gangguan keamanan.

Selain soal keamanan, Tito mengingatkan agar Pemda menjalankan program-program yang berpihak kepada masyarakat, seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), pasar murah, dan renovasi rumah tidak layak huni. Ia pun mengimbau pejabat untuk tidak memamerkan kekayaan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Dari sisi fiskal, Mendagri meminta daerah waspada menghadapi pengalihan TKD pada 2026 dengan melakukan efisiensi anggaran secara tepat sasaran. Ia menegaskan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar mekanisme pengalihan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal tiap daerah, sehingga pelayanan dasar tidak terganggu.

Ia mendorong Pemda menggali potensi ekonomi lokal dan memperkuat sektor swasta agar ketergantungan terhadap TKD semakin berkurang. Selain itu, Pemda juga bisa memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat yang dijalankan di daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tito menambahkan, belanja pemerintah daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kalau ingin pertumbuhan ekonomi naik tinggi dua mesin harus digunakan, mesin belanja pemerintah, mesin yang kedua mesin swasta harus hidup, swastanya itu ditandai dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), PAD rendah (tandanya) swastanya enggak hidup," tandasnya.

Rakor tersebut juga menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana sebagai narasumber, serta diikuti para gubernur se-Sumatra, bupati, wali kota, dan pejabat terkait lainnya.

(Anisha Aprilia)