.png)
(Ilustrasi) Dapur Makan Bergizi Gratis
fin.co.id - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan dari kalangan parlemen, menyusul sejumlah kasus keracunan di berbagai daerah.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah menyiapkan dapur khusus MBG di setiap sekolah agar distribusi makanan dapat lebih terawasi dan higienis.
"Menyediakan makanan untuk 3.000 porsi per sekolah itu beban berat bagi SPPG. Kalau bisa, turunkan jadi 1.000 atau sekalian bangun dapur MBG di sekolah," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Said mencontohkan praktik di Jepang dan China yang sudah lama menerapkan sistem dapur sekolah sebagai bagian dari layanan makan bergizi. Menurutnya, pola tersebut terbukti lebih higienis, efisien, dan mudah dikontrol.
"Dengan adanya dapur di sekolah, pelaksanaan MBG bisa lebih credible, lebih terawasi, dan jangkauannya lebih pendek," tegasnya.
Namun, pandangan berbeda datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Chaniago. Ia mengkritisi kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
"Jadi saya tidak terlalu respect dengan ide itu kalau hanya sebatas formalitas," kata Irma.
Baca Juga
Irma menilai kewajiban sertifikasi berpotensi hanya menjadi syarat administratif tanpa menjamin kualitas makanan. Ia menyinggung kasus keracunan dalam pelaksanaan awal MBG sebagai bukti lemahnya pengawasan.
Menurutnya, agar program berjalan lebih baik, pengelolaan seharusnya melibatkan tenaga profesional dan lembaga teknis yang memang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan pangan.
"Mereka memiliki kapasitas teknis yang bisa menjaga kualitas dan higienitas makanan," tegas Irma.
Ia menyebut perlunya keterlibatan Kementerian Kesehatan, Badan POM, BKKBN, hingga perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan dan Loka POM dalam mengawal program MBG.
(Fajar Ilman)
