3 Juta Rumah . 29/09/2025, 23:09 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperjuangkan hak rakyat atas hunian yang layak. Ia menyebut, perumahan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, 29 September 2025.
“Perumahan adalah kebutuhan mendasar rakyat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, sektor ini juga selalu menjadi motor pertumbuhan ekonomi,” ujar Prabowo di hadapan ribuan peserta.
Prabowo menegaskan, pemerintah telah menetapkan target ambisius pembangunan 3 juta rumah rakyat. Menurutnya, target besar memang harus dikejar demi menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Kami pasang target 3 juta rumah. Target itu memang tinggi, tetapi harus dicapai. Bung Karno pernah berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika tidak tercapai, setidaknya kita akan jatuh di antara bintang-bintang,” jelasnya.
Kepala Negara menambahkan, pembangunan perumahan rakyat akan terus diperkuat sejalan dengan program ketahanan pangan dan energi nasional. Ia optimistis pembangunan rumah akan meningkat lebih besar pada tahun depan. “Perumahan kita amankan, pangan kita amankan, energi kita amankan. Semua untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.
Pemerintahan Prabowo telah merancang delapan kebijakan strategis untuk memperluas akses masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terhadap perumahan. Kebijakan ini juga ditujukan untuk meringankan beban biaya dan menyederhanakan birokrasi.
Pembeli rumah pertama dari kalangan MBR kini dibebaskan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikenakan 5 persen. Kebijakan ini membuat biaya awal pembelian rumah menjadi lebih ringan.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) , yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, kini digratiskan khusus untuk rumah subsidi. Proses perizinan juga dipangkas dari 45 hari menjadi hanya 10 hari, sehingga mempersingkat waktu pembangunan.
Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar. Langkah ini membuat harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen guna meningkatkan likuiditas perbankan. Selain itu, pemerintah menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit per tahun.
Pemerintah melibatkan sektor swasta untuk memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini mendorong perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
Melalui koordinasi Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan lembaga lain termasuk Danantara, pemerintah membuka akses kredit program perumahan yang lebih fleksibel. Skema ini memberi peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan.
Tidak hanya bank Himbara, kini bank swasta juga mendapat mandat untuk menyalurkan kredit FLPP. Hal ini bertujuan mempercepat pemerataan akses pembiayaan di seluruh daerah.
Pemerintah memperluas program FLPP agar menjangkau segmen pekerja seperti guru, buruh pabrik, asisten rumah tangga (ART), hingga pekerja informal lainnya. Dengan begitu, lebih banyak lapisan masyarakat bisa memiliki rumah sendiri.
Dengan target ambisius dan kebijakan strategis tersebut, pemerintahan Prabowo menegaskan bahwa perumahan rakyat bukan sekadar program pembangunan. Ia menempatkan perumahan sebagai pilar kesejahteraan dan penggerak utama ekonomi nasional. (ANTARA)
PT.Portal Indonesia Media