Natalius Pigai: Meski Ada Insiden Keracunan, Siswa Semakin Antusias Ikuti Program MBG

fin.co.id – Di tengah meningkatnya laporan kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan tanggapan dengan nada yang berimbang.

Pigai tidak menampik bahwa ada tantangan dan kendala teknis dalam pelaksanaan program tersebut, khususnya dalam proses produksi, distribusi, serta sistem pengawasan. Namun, ia juga menegaskan bahwa kasus-kasus yang mencuat sejauh ini tidak mencerminkan kegagalan program secara menyeluruh.

"Secara keseluruhan, sesungguhnya 99 persen pelaksanaan MBG sampai pada hari ini berhasil," ujar Pigai dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025,

Alih-alih hanya menyoroti persoalan keamanan pangan, Pigai lebih menekankan sisi sosial dan semangat kebersamaan yang tumbuh dari pelaksanaan MBG.

Ia menyebut bahwa program ini telah mendorong anak-anak untuk lebih semangat hadir di sekolah, bahkan dalam kondisi fisik yang kurang fit.

"Kami menemukan sejak program ini berjalan, semangat anak-anak untuk hadir di sekolah semakin tumbuh, bahkan ada anak ke sekolah yang dalam keadaan kurang sehat fisik, tetap berupaya hadir di sekolah untuk bisa makan bersama dengan teman-temannya menikmati MBG," ujar Pigai.

"Artinya apa? Yang tadinya kurang rajin, ya dia berusaha datang untuk biar supaya makan bersama, ada nilai sosialnya, kekerabatannya, persahabatannya, kebersamaannya," sambungnya.

Meski menyoroti antusiasme siswa, Pigai tetap mengakui adanya dua persoalan utama dalam pelaksanaan program:

Proses Produksi: Mulai dari keterlambatan distribusi hingga adanya temuan makanan yang basi. Ia juga menyebutkan bahwa kemampuan juru masak di beberapa wilayah masih menjadi tantangan.

Pengawasan: Belum ada standar pengawasan yang seragam di seluruh daerah, sehingga pengendalian mutu belum maksimal.

Untuk menanggulangi hal ini, Kementerian HAM akan melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), guna memperkuat pengawasan serta memastikan keamanan dan kualitas gizi makanan yang dibagikan.

"Negara harus hadir. Kita akan perbaiki setiap lubang yang ada, tetapi program yang menyentuh hak dasar rakyat ini tidak boleh dihentikan hanya karena insiden di titik-titik tertentu," tutup Pigai.

(Hasyim Ashari)