Gus Irfan Minta Kejagung Dampingi Kementerian Haji, Jaksa Agung: Jangan Sampai Pindah Kementerian, Pindah Penyakit

fin.co.id - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa, 14 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan amanah Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.

“Sejak awal kami memang meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung, juga sudah bertemu dengan teman-teman di KPK, untuk memastikan seluruh proses haji berjalan sesuai amanah presiden, transparan, dan akuntabel,” kata Gus Irfan.

Selain itu, Gus Irfan bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak juga membahas proses alih aset dari Kementerian Agama (dalam hal ini Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah/PHU) ke Kementerian Haji dan Umrah.

“Kami minta pendampingan agar aset-aset yang nanti kami terima benar-benar bersih, tidak bermasalah secara hukum, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Irfan juga meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk melakukan penelusuran rekam jejak terhadap calon aparatur yang akan bergabung di kementerian barunya.

“Ada sekitar 300 sampai 400 orang yang akan bergabung di Kementerian Haji. Kami minta Kejaksaan untuk melakukan tracking agar dipastikan mereka adalah orang-orang yang bersih dan layak,” tambahnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan pihaknya siap memberikan pendampingan dan pengawasan kepada Kementerian Haji dan Umrah guna memastikan proses peralihan serta pelaksanaan tugas berjalan sesuai prinsip integritas.

“Kami mendukung penuh langkah Kementerian Haji. Ini bukan soal bersih-bersih dalam arti sempit, tapi bagaimana menghindarkan diri dari perbuatan koruptif,” ujarnya.

Burhanuddin juga mengingatkan agar pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tidak membawa serta praktik buruk yang selama ini terjadi di instansi sebelumnya.

“Saya harap perpindahan ini bukan hanya pindah kementerian, tapi juga membawa semangat baru. Jangan sampai ‘penyakit lama’ ikut pindah. Dengan sistem dan orang-orang yang kredibel, kita bisa wujudkan tata kelola yang benar,” tegasnya.

(Candra Pratama)