Pramono Geram Maraknya Proyek Galian di Akhir Tahun: Kayak Ngejar Setoran

fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku geram dengan maraknya proyek galian yang bermunculan menjelang akhir tahun. Fenomena ini menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di sejumlah titik Jakarta, sekaligus menuai keluhan dari masyarakat.

Menurut Pramono, yang akrab disapa Mas Pram, kondisi tersebut terjadi akibat pola pengelolaan anggaran daerah yang buruk dan menumpuk di akhir tahun. Banyak organisasi perangkat daerah (OPD) maupun badan usaha berlomba-lomba mengebut realisasi proyek menjelang tutup anggaran.

“Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung, kayak ngejar setoran,” ujar Pramono di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis, 16 Oktober 2025.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan akan mengubah kebiasaan lama tersebut mulai tahun depan. Ia menginstruksikan agar seluruh jajaran Pemprov DKI mengeksekusi program kerja sejak awal tahun, bukan di penghujung anggaran.

“Mulai tahun 2026, saya minta semua program sudah berjalan sejak awal. Dari awal, kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang,” tegasnya.

Mas Pram menuturkan, pola serupa pernah ia terapkan ketika masih menjabat Sekretaris Kabinet di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mencontohkan koordinasi efektif yang dilakukan bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di mana proses lelang proyek sudah dimulai bahkan sebelum tahun anggaran berjalan.

Dengan langkah ini, Pramono berharap tidak ada lagi tumpang tindih proyek galian, baik untuk pengelolaan air limbah, jaringan telekomunikasi, maupun saluran air.

“Saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan pentingnya koordinasi lintas dinas dalam menghindari tumpang tindih proyek galian di Jakarta. Menurutnya, hal ini perlu direncanakan secara matang agar dampak kemacetan dan gangguan aktivitas publik bisa diminimalkan.

“Koordinasi harus dilakukan sejak perencanaan, termasuk jalur alternatif untuk pejalan kaki, penandaan lokasi yang jelas, hingga percepatan proses galian,” kata Yuke.

Ia juga mendorong agar Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat bila proyek melibatkan jaringan nasional, seperti instalasi kabel telekomunikasi atau infrastruktur air.

“Kalau bisa bareng-bareng, kalau sama jalurnya, kita minta semua dinas termasuk pemerintah harus saling berkoordinasi,” tandasnya.

(Cahyono)