Palestina Akan Bangkit! Siapkan Rencana Pemulihan Gaza Senilai Rp1.100 Triliun

fin.co.id - Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengumumkan bahwa pemerintahnya, bersama sejumlah pakar dari negara-negara Arab dan komunitas internasional, telah menyiapkan rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza yang akan dijalankan dalam tiga tahap dengan total anggaran mencapai 67 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar 1.100 triliun rupiah dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam konferensi pers di Ramallah pada Kamis 16 Oktober, menjelang pertemuan khusus yang membahas rencana tersebut, Mustafa menegaskan bahwa inisiatif itu ditujukan untuk membangun kembali Jalur Gaza yang porak poranda akibat hampir dua tahun serangan militer Israel, yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil. Sejumlah diplomat dan perwakilan lembaga internasional juga turut hadir dalam acara tersebut.

Mustafa menjelaskan bahwa tahap pertama program ini akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kemanusiaan dan perbaikan infrastruktur mendesak selama enam bulan, dengan estimasi dana sekitar 3,5 miliar dolar AS. Tahap kedua akan berlangsung selama tiga tahun dengan kebutuhan dana 30 miliar dolar AS, sedangkan tahap ketiga akan diarahkan pada rekonstruksi total dan pemulihan jangka panjang.

Ia menyebut bahwa pembicaraan dengan para mitra internasional masih terus dilakukan untuk memastikan dukungan pendanaan, serta mengumumkan bahwa konferensi rekonstruksi besar akan diselenggarakan di Mesir sekitar satu bulan setelah perang berakhir.

Mustafa menegaskan bahwa Israel harus memenuhi kewajibannya dengan menarik seluruh pasukannya dari Gaza, membuka kembali perbatasan, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan serta material rekonstruksi.

Terkait pemerintahan di Gaza, Mustafa menolak adanya tekanan eksternal dalam penentuan kepemimpinan di wilayah tersebut. “Kami tidak meminta jaminan dari siapa pun” soal administrasi Gaza, tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Otoritas Palestina (PA) telah mengelola pemerintahan di Tepi Barat di bawah pendudukan Israel, dan berkomitmen untuk memperluas kewenangan ke wilayah Gaza ketika situasi memungkinkan.

“Tidak akan ada perselisihan internal Palestina dalam hal ini,” ujar Mustafa.

Namun demikian, Israel menolak baik PA maupun Hamas untuk memegang kendali pemerintahan Gaza setelah perang berakhir. Mustafa kembali menegaskan bahwa PA memandang Gaza sebagai bagian integral dari negara Palestina dan pihaknya bekerja “siang dan malam” untuk memulihkan pemerintahan di wilayah tersebut.

Sementara itu, negosiasi tahap kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas diperkirakan segera dimulai dalam beberapa hari mendatang. Hamas dikabarkan menuntut penghentian total perang, penarikan penuh pasukan Israel, serta mempertahankan hak untuk tetap bersenjata.

Kesepakatan gencatan senjata sebelumnya telah dicapai pekan lalu berdasarkan rencana yang diajukan Presiden AS Donald Trump. Tahap pertama dari kesepakatan itu mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina, disertai komitmen pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa kehadiran Hamas.

Sejak Oktober 2023, agresi Israel telah menyebabkan hampir 68.000 warga Palestina tewas di Gaza, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, meninggalkan wilayah tersebut dalam kondisi nyaris tak layak huni. *