Presiden Prabowo Minta Biaya Haji Diturunkan dan Waktu Tunggu Dipangkas Jadi 26 Tahun

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya perjalanan haji bagi jamaah Indonesia serta mempercepat waktu tunggu keberangkatan haji yang kini mencapai rata-rata 40 tahun menjadi 26 tahun.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang menandai satu tahun masa pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.

Dalam arahannya, Prabowo meminta Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf untuk terus melakukan efisiensi anggaran agar biaya haji dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

“Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujar Presiden Prabowo.

Selain menyoroti efisiensi, Presiden juga menekankan pentingnya reformasi manajemen penyelenggaraan haji agar proses keberangkatan jamaah lebih cepat dan transparan.

Ia optimistis target tersebut bisa tercapai, terutama setelah pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Prabowo menjelaskan, pembentukan kementerian baru ini bukan semata inisiatif pemerintah Indonesia, melainkan juga hasil komunikasi dengan otoritas Arab Saudi.

“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan’. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengumumkan langkah bersejarah dari Pemerintah Arab Saudi yang untuk pertama kalinya mengubah undang-undang, memungkinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci.

Perubahan kebijakan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk merealisasikan rencana pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekah, sebuah kawasan yang diinisiasi untuk memperkuat layanan bagi jamaah dan komunitas Indonesia di Arab Saudi.

“Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?’ Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” kata Prabowo.

Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi juga menawarkan beberapa lokasi strategis, termasuk lahan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Namun, proses pembelian lahan harus melalui mekanisme lelang terbuka yang diikuti sekitar 90 entitas lain.

Presiden menegaskan bahwa langkah diplomatik ini adalah hasil dari pendekatan berkelanjutan antara kedua negara dan menjadi bukti eratnya hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan kerja sama keagamaan. *