.png)
fin.co.id - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya mendesak pemerintah segera menuntaskan dugaan praktik mafia haji yang mencoreng pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Dalam pernyataan sikap resminya, organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia itu menilai penyelenggaraan haji tahun ini sarat dengan penyimpangan dan praktik koruptif yang melibatkan oknum pejabat di Kementerian Haji dan Umroh serta sejumlah perusahaan penyedia layanan.
Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Raya Ali Loilatu mengatakan, keterlibatan para oknum tersebut mencerminkan rusaknya tata kelola penyelenggaraan ibadah haji serta menurunnya integritas lembaga yang seharusnya menjaga kesucian rukun Islam kelima itu. Dia mengatakan, HMI Cabang Jakarta Raya mengajukan tiga tuntutan utama kepada pemerintah.
" Pertama, mendesak negara untuk memberantas praktik mafia haji di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh. HMI meminta Presiden RI bersama aparat penegak hukum segera membentuk tim investigasi independen guna menelusuri seluruh jaringan mafia haji, termasuk oknum pejabat yang terlibat" kata Ali dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Kedua, kata dia, HMI menuntut pemerintah membatalkan kerja sama dengan dua perusahaan penyedia layanan haji, yakni Albait Guest dan Rakeen Mashariq Al Mutamayizah, yang disebut gagal memberikan pelayanan layak bagi jamaah Indonesia serta diduga terlibat dalam skandal korupsi Haji 2025.
"Ketiga, HMI meminta Presiden untuk mencopot Menteri Haji dan Umroh dari jabatannya karena diduga kuat memiliki keterlibatan langsung dalam praktik mafia haji," katanya
“Ibadah haji adalah ibadah suci, bukan proyek ekonomi. Kami menuntut pemerintah bersikap tegas tanpa kompromi terhadap mafia haji, siapa pun yang terlibat,” sambung Ali.
Ali menambahkan, sikap tegas HMI ini merupakan bentuk tanggung jawab moral generasi muda Islam untuk menjaga kemurnian dan kehormatan ibadah haji agar tidak dicemari oleh kepentingan ekonomi maupun politik.
HMI Cabang Jakarta Raya juga menyerukan agar seluruh elemen bangsa, terutama umat Islam, ikut mengawal proses penegakan hukum terkait dugaan korupsi dan praktik mafia dalam pengelolaan haji.
"Organisasi ini menegaskan bahwa pemerintah harus hadir menjamin pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam seluruh proses penyelenggaraannya," tuturnya.
