.png)
fin.co.id - Pemerintah Indonesia resmi menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik dan negara pada tahun 2028.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, usai menghadiri acara Dialog Kebangsaan untuk Indonesia Damai di Sasono Hinggil Dwi Abad, Yogyakarta, Minggu (26/10).
“Dengan Perpres 79 tahun 2025 ini, Presiden sudah berketetapan dan memutuskan tahun 2028 sebagai Ibu Kota Politik, yang artinya juga ibu kota negara,” ujar Basuki.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa IKN akan sepenuhnya berfungsi sebagai pusat pemerintahan menggantikan Jakarta, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara simbolik dan politik.
Pembangunan Dikebut, Ditarget Selesai Akhir 2027
Basuki menyebutkan bahwa seluruh persiapan infrastruktur dan ekosistem pendukung di IKN kini tengah digarap secara intensif.
Proses pembangunan dilakukan bertahap dengan target penyelesaian paling lambat akhir 2027 atau awal 2028.
“Minggu depan ini kita mau menandatangani kontraknya dan mulai dengan tahap demi tahap ini. Jadi, insyaallah, akhir 2027 atau awal 2028 sudah bisa selesai. Kalau yang lainnya sudah,” jelasnya optimis.
Fokus pembangunan meliputi Gedung legislatif dan yudikatif, Perkantoran kementerian dan lembaga, Kawasan hunian bagi ASN dan pekerja,
Serta infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, dan energi hijau.
Basuki menegaskan, pemerintah ingin memastikan IKN siap menjadi pusat politik yang representatif dan modern, sesuai visi Smart Forest City yang berkelanjutan.
Tindak Tegas Tambang Ilegal di Sekitar IKN
Selain pembangunan fisik, Basuki juga menanggapi kabar mengenai aktivitas tambang ilegal yang sempat mencoreng citra IKN.
Ia memastikan bahwa pemerintah telah menindak tegas tambang-tambang tanpa izin di sekitar kawasan pembangunan.
