Kenaikan Tarif Transjakarta Dinilai Perlu untuk Jaga Kualitas Layanan Publik

fin.co.id - Rencana kenaikan tarif bus Transjakarta mulai mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya datang dari Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, yang menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan sistem transportasi publik di ibu kota.

Kenneth menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tidak hanya soal menaikkan harga tiket, melainkan tentang memastikan layanan Transjakarta tetap berkualitas dan berkelanjutan di tengah beban subsidi yang terus meningkat.

“Keputusan ini bukan semata soal menaikkan tarif, tetapi tentang memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas sistem transportasi publik kita,” kata Kenneth di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2025.

Subsidi Tinggi Jadi Beban Pemprov DKI

Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, Transjakarta masih menanggung beban subsidi yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Saat ini, subsidi per tiket penumpang mencapai lebih dari Rp9.000.

“Model tarif seperti ini kurang mencerminkan pemulihan biaya yang sehat dalam jangka panjang. Jika subsidi terus dibiarkan tanpa evaluasi, dikhawatirkan akan mengganggu kemampuan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan, memperluas jaringan, dan menambah armada baru,” jelasnya.

Ia menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang mempertimbangkan penyesuaian tarif, merupakan upaya rasional untuk memperkuat sistem transportasi publik di Jakarta

Kenaikan Tarif Harus Bertahap dan Transparan

Meski mendukung kebijakan tersebut, Bang Kent menegaskan bahwa kenaikan tarif Transjakarta perlu dilakukan secara bertahap dan transparan. Ia meminta agar pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai alasan di balik kebijakan ini.

“Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi untuk memperkuat sistem, mulai dari peremajaan armada, termasuk bus listrik, pemeliharaan halte, peningkatan frekuensi layanan, hingga perluasan rute ke wilayah yang belum terjangkau,” ujar Kenneth.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang jujur dan terbuka, agar masyarakat bisa menerima kebijakan dengan pemahaman yang utuh.

Perlindungan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bang Kent berharap kebijakan kenaikan tarif tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyarankan agar Pemprov DKI menyiapkan mekanisme perlindungan sosial atau skema subsidi silang untuk kelompok tersebut.

“Pemerintah bisa mengatur tarif berbeda untuk kalangan tertentu. Misalnya, tetap memberikan potongan harga bagi pelajar, pekerja informal, dan masyarakat berpendapatan rendah,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan publik sangat penting dalam proses pembahasan kebijakan tarif. Karena itu, DPRD DKI harus membuka ruang dialog dan pengawasan agar kebijakan berjalan adil dan efektif.