Megawati Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Akademisi Esa Unggul: Pemimpin Harus Ajarkan Politik Tanpa Dendam

fin.co.id - Penolakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, dinilai menunjukkan, bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.

Pandangan itu disampaikan Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Syurya M Nur. Dia menilai, sebagai mantan presiden sekaligus tokoh nasional, Megawati seharusnya menampilkan sikap kenegarawanan yang meneduhkan, bukan sebaliknya.

“Ibu Mega sebagai mantan Presiden seharusnya menunjukkan sikap kenegarawan yang menjadi panutan. Bangsa ini adalah bangsa yang penuh rasa — termasuk rasa maaf yang seharusnya dicontohkan dari para pemimpinnya,” ujar Syurya kepada wartawan, Sabtu, 8 November 2025.

Menurut Syurya, bila penolakan tersebut didasari oleh pengalaman pribadi keluarga Soekarno di masa lalu, maka keputusan itu berpotensi menumbuhkan kembali politik dendam yang justru dapat menghambat agenda rekonsiliasi nasional yang tengah digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo saya kira tidak akan marah atau dendam. Tapi kalau semangat rekonsiliasi yang digagas beliau diganggu, itu bisa mengacaukan program besar menuju kolaborasi nasional. PDIP ini partai besar, punya pengaruh luas di daerah,” ujarnya.

Syurya menegaskan, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan sejarah, melainkan bangsa yang mampu mengelola masa lalunya dengan bijak dan tidak terjebak dalam siklus kebencian politik.

Akademisi yang juga mahasiswa doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) ini mencontohkan sejumlah tokoh bangsa yang mampu berdamai dengan sejarah tanpa kehilangan sikap kritis terhadap masa lalu.

“Para pendahulu seperti Gus Dur dan Taufiq Kiemas sudah selesai dengan masa lalu. Mereka menunjukkan bahwa politik kita seharusnya politik cinta damai, cinta kasih, dan welas asih. Rakyat jangan terus disuguhi narasi dendam,” kata Syurya.

Ia juga menilai, semangat rekonsiliasi yang kini digagas Presiden Prabowo mencerminkan upaya mengakhiri polarisasi politik warisan masa lalu.

Lebih lanjut, Syurya menilai, penilaian terhadap sejarah kepemimpinan Soeharto harus dilakukan secara proporsional dan adil. Ia menekankan bahwa jasa besar Soeharto di bidang pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas nasional tidak seharusnya dihapus hanya karena kontroversi politik masa lalu.

“Kita harus fair. Jasa Soeharto di bidang pembangunan, pangan, dan stabilitas nasional tidak bisa dihapus hanya karena kontroversi politik. Kita tahu ada dinamika, tapi itu sudah selesai. Sekarang tugas kita melanjutkan hal-hal baik dari masa itu,” jelasnya.

Menurutnya, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto justru bisa menjadi simbol kebesaran bangsa yang mampu mengakui jasa siapa pun tanpa membawa dendam sejarah.

“Itu bukti bahwa Indonesia mampu mengakui jasa siapa pun tanpa membawa dendam sejarah. Narasi dendam harus dihapus oleh para elite politik,” tegas Syurya.

Syurya menutup dengan pesan reflektif kepada seluruh elite politik agar berhenti memproduksi narasi yang memecah belah dan sebaliknya menumbuhkan semangat persaudaraan di ruang publik.

“Saya heran, kenapa para elite suka sekali membangun narasi dendaman. Sebagai pemimpin, mereka seharusnya memberi contoh bagi rakyat, dengan komunikasi yang baik, menyejukkan, dan membangun persaudaraan,” pungkasnya.