Nasional . 10/11/2025, 14:49 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id – Wacana pengusulan Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional kembali ramai diperbincangkan publik. Isu ini memicu pro dan kontra, terutama di kalangan masyarakat yang menyoroti rekam jejak kedua tokoh besar bangsa tersebut. Namun, bagi Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, langkah pemerintah melalui Kementerian Sosial RI untuk mengusulkan keduanya patut diapresiasi.
Dalam keterangannya, Rifqi menegaskan bahwa Soeharto dan Gus Dur adalah dua sosok berpengaruh yang meninggalkan warisan penting bagi Indonesia. Ia menyebut, kebijakan pemerintah untuk mengusulkan mereka sebagai pahlawan bukan sekadar simbol penghormatan, tetapi juga pengakuan atas kontribusi besar keduanya terhadap bangsa.
“Keduanya adalah figur bersejarah yang memberi warna besar dalam perjalanan Indonesia. Soeharto berjasa dalam membangun ketahanan ekonomi nasional, sementara Gus Dur menjadi simbol kebebasan berpikir dan kemanusiaan universal,” ujar Rifqi.
Menurutnya, setiap pemimpin tentu memiliki sisi baik dan buruk. Namun, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya tanpa menutup mata terhadap kekurangan mereka. “Sebaik-baiknya pemimpin pasti punya kekurangan, tapi menghargai jasa mereka adalah tanda kedewasaan bangsa,” tambahnya.
Rifqi menjelaskan, Soeharto dikenal sebagai sosok yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Di masa kepemimpinannya, Indonesia mencatat berbagai pencapaian besar seperti pertumbuhan ekonomi yang signifikan, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur strategis di berbagai daerah.
Sementara itu, Gus Dur dikenang sebagai presiden yang membawa semangat demokrasi dan pluralisme ke panggung nasional. Ia memperjuangkan nilai kebebasan, keadilan, dan toleransi antarumat beragama yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan berbangsa hingga saat ini.
“Soeharto adalah arsitek pembangunan, sedangkan Gus Dur adalah simbol kemanusiaan. Dua-duanya melengkapi perjalanan bangsa ini dengan caranya masing-masing,” ujar Rifqi.
Meski banyak pihak mendukung, wacana pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga memunculkan perdebatan terkait isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menanggapi hal ini, Rifqi menilai, standar penilaian seorang pahlawan tidak seharusnya menuntut kesempurnaan absolut.
“Kalau ukuran pahlawan harus 100 persen bersih dari kesalahan, maka banyak tokoh besar dunia tak akan pernah diakui sebagai pahlawan. Pahlawan itu dinilai secara proporsional — ada jasa, ada pula kekurangan,” tegasnya.
Ia menilai, pandangan publik sering kali dipengaruhi oleh persepsi politik dan konteks sejarah yang berbeda. Karena itu, menurut Rifqi, penting bagi masyarakat untuk menilai secara objektif dan menempatkan jasa-jasa pemimpin dalam kerangka waktu dan situasi saat mereka memimpin.
Rifqi berharap penetapan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto dan Gus Dur menjadi momentum refleksi bagi bangsa. Ia menilai, penghargaan ini bisa menjadi sarana edukasi sejarah bagi generasi muda agar mereka memahami perjuangan dan nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan.
“Dengan menghargai jasa para pemimpin masa lalu, kita tidak hanya mengenang sejarah, tapi juga belajar menjadi bangsa yang lebih dewasa dan beradab,” ujarnya menutup pernyataan.
Ia juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap jasa para tokoh bangsa bukan berarti melupakan sisi gelap sejarah, melainkan memahami bahwa setiap perjalanan bangsa dibentuk oleh proses panjang, pengorbanan, dan dinamika kepemimpinan yang kompleks.
Sampai saat ini, usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto dan Gus Dur masih berproses di tingkat Kementerian Sosial dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, serta Tanda Kehormatan. Publik pun menantikan keputusan resmi pemerintah, apakah dua tokoh besar ini akhirnya akan disahkan sebagai pahlawan yang diakui negara.
Terlepas dari perdebatan, pernyataan BEM PTNU Se-Nusantara memperkuat pandangan bahwa bangsa Indonesia perlu menghargai kontribusi para pemimpin terdahulu. Apalagi, semangat menghormati sejarah menjadi bagian penting untuk memperkuat identitas nasional dan persatuan di tengah tantangan zaman. (*)
PT.Portal Indonesia Media