Pramono Klaim Ekonomi Jakarta Naik, Inflasi Jinak, Pengangguran Melorot

fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengatakan, perekonomian Jakarta pada triwulan ketiga tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen. Menurut Mas Pram, sapaan akrabnya, capaian tersebut mencerminkan proses pemulihan, dan stabilitas ekonomi di wilayah Ibu Kota tetap terjaga dengan baik.

"Triwulan ketiga 2025 Jakarta tercatat pertumbuhannya 4,96 persen," ujar Mas Pram saat Press Conference APBD 2026, dikutip Senin, 24 November 2025.

Stabilitas ekonomi tersebut menjadi landasan penting bagi Pramono untuk melanjutkan berbagai program prioritas pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang solid ini turut memengaruhi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta, yang menjadi 6,05 persen per Agustus 2025.

Selain itu, kinerja investasi pada triwulan ketiga juga mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai Rp204,13 triliun.

"Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta dalam periode ini, para pelaku dunia usaha memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Jakarta," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dari sisi inflasi, Jakarta berhasil menekan angkanya menjadi 2,69 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 2,86 persen. Kondisi ini menggambarkan harga barang dan jasa yang relatif tertata serta suplai kebutuhan yang tetap terjaga.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang memastikan distribusi dan pasokan barang tetap aman.

"Sampai hari ini, sampai dengan bulan November ini kita tidak pernah menghadapi kelangkaan di pasar semua produk-produk yang ada di Jakarta," jelasnya.

Pemprov DKI akan terus mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui upaya menjaga keterjangkauan harga, termasuk lewat program pasar murah dan penyediaan pangan bersubsidi.

Langkah berikutnya adalah memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, yang selama ini relatif terjamin berkat kerja sama lintas daerah.

Selain itu, kelancaran distribusi barang juga akan terus diprioritaskan, seiring dengan penguatan komunikasi publik mengenai kebijakan pengendalian inflasi.

"Dan juga yang terakhir adalah yang penting, kami selalu mengkomunikasikan atau memperkuat komunikasi publik yang konsisten dalam forum TPID, harian, maupun monitoring lapangan," tutupnya.

(Cahyono)