Viral . 07/12/2025, 20:35 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id - Nama Rocky Gerung kembali menggebrak ranah publik dengan kritik pedas yang menohok. Kali ini, kritik keras sang filsuf tersebut diarahkan kepada jajaran menteri dan pejabat negara yang dinilai gagal total dalam mengelola dan memitigasi isu bencana. Rocky Gerung bahkan secara blak-blakan menuntut agar setidaknya 5 hingga 7 menteri segera mundur dari jabatannya.
Kutipan keras ini datang dari postingan video yang diunggah oleh akun Instagram @rockygerunggfans, yang juga menyebutkan beberapa nama pejabat yang seharusnya "Tahu diri dan Mundur" dalam caption-nya, termasuk Raja Juli dan Zulhas.
Rocky Gerung menekankan bahwa dalam tata kelola negara, seharusnya etika mendahului regulasi. Menurutnya, beberapa menteri seharusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa akibat kegagalan mereka dalam mengelola atau, lebih parahnya, mempermainkan isu bencana. Tuntutan mundur ini didasarkan pada kesalahan etis dan kebijakan fatal yang telah mereka lakukan.
Rocky Gerung secara spesifik menyebut beberapa nama yang ia kenal dekat, namun tetap ia kritik keras terkait kegagalan dalam penanganan krisis. Dia menyoroti Raja Juli secara langsung. Rocky Gerung menyatakan, meski mereka bersahabat, Raja Juli seharusnya sudah ditegur, atau bahkan menegur diri sendiri, karena ada kegagalan besar yang ia presentasikan selama menjabat menteri dalam urusan bencana kemarin.
Kritik serupa juga diarahkan kepada Zulhas (yang merujuk pada Zulkifli Hasan). Rocky Gerung, yang juga mengenal baik sosok ini, berpendapat bahwa Zulhas seharusnya sudah mundur karena merasa terpojok oleh desakan netizen. Menurutnya, ada sesuatu yang diumpankan kepada publik, yaitu kesan bahwa persoalan selesai hanya dengan memanggul beras. Hal ini, bagi Rocky Gerung, adalah bentuk dari perencanaan untuk pameran kemanusiaan yang palsu, dan publik harus mewaspadai hal tersebut.
Sorotan tajam ini menunjukkan bahwa kritikus menilai adanya upaya membangun citra positif di tengah kegagalan mitigasi bencana yang sebenarnya. Inilah yang oleh Rocky Gerung sebut sebagai "watak yang tidak berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab."
Tidak hanya menteri, kritik keras Rocky Gerung juga menyasar seorang Wakil Menteri yang ia nilai memiliki cara berpikir yang dangkal.Hal itu merujuk pada Nanik S Deyang, yang dalam pemberitaan menyindir para mahasiswa yang gemar demo, namun tidak turun di lapangan membantu korban bencana alam. Wakil Menteri tersebut dianggap mengolok-olok mahasiswa dengan anggapan bahwa mahasiswa hanya bisa melakukan demo dan tidak memberikan bantuan dalam penanganan bencana. Rocky Gerung segera membantah keras pandangan tersebut.
Rocky Gerung menegaskan, urusan mahasiswa bukan sekadar bantuan fisik, meskipun ia yakin mahasiswa di beberapa tempat pasti melakukan bantuan. Mengolok-olok mahasiswa seolah-olah membandingkan kinerja dengan pemerintah adalah hal yang tidak etis. Dia mempertanyakan, jika Wakil Menteri itu ingin membandingkan, mengapa tidak membandingkan dengan pemerintah sendiri yang tidak menangani krisis secara maksimal sejak awal, baru kemudian boleh "ngoceh".
Rocky Gerung menyimpulkan bahwa pejabat tersebut adalah Wakil Menteri yang tidak paham tentang etika publik. Mahasiswa memiliki peran intelektual dan moral yang melampaui sekadar bantuan logistik.
Rocky Gerung melihat bahwa kegagalan etis dan kebijakan ini memiliki dampak besar pada citra Indonesia di mata internasional. Ia menuntut adanya kontrol diri dari para pejabat di sekitar isu banjir untuk memfasilitasi publik memahami bahwa ada pertanggung jawaban negara melalui prosedur mundur.
"Itu juga akan membuat kita percaya bahwa oke, Indonesia masih punya etik," ujar Rocky Gerung. Ia menyampaikan bahwa diaspora Indonesia di luar negeri saat ini "dibanjiri" pertanyaan dari teman-teman mereka di seluruh dunia mengenai cara Indonesia menyelesaikan banjir, dan mereka hanya bisa menertawakan apa yang dilakukan oleh para pejabat di sekitar krisis tersebut.
Dengan ukuran etika saja, Rocky Gerung menyimpulkan seharusnya sudah ada 5, 6, 7 Menteri yang bisa mundur. Inilah yang ingin ia sampaikan, agar Presiden Prabowo (yang namanya disebut dalam caption) mengerti bahwa kebijakan negara telah gagal dalam mengimplementasikan, gagal mengantisipasi, dan setelah gagal, justru melakukan pameran palsu. Tuntutan ini menjadi desakan publik yang menuntut adanya etika dan tanggung jawab moral tertinggi dalam menghadapi krisis kemanusiaan. (*)
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media