.png)
fin.co.id - Kinerja Kejati Kalimantan Timur sepanjang 2025 mencuri perhatian publik. Momentum Hakordia 2025 dimanfaatkan Kejati untuk menunjukkan komitmen mereka memberantas korupsi dan menjaga aset negara.
Kepala Kejati Kaltim Supardi menyebut lembaganya menangani 52 penyelidikan, 40 penyidikan, dan 48 penuntutan sepanjang tahun. Selain itu, Kejati juga mengelola 30 perkara dari Polri, 5 dari Ditjen Pajak, serta 1 dari Ditjen Cukai. Total penyelamatan keuangan negara tembus Rp19,7 miliar dari seluruh tahapan hukum.
“Kejaksaan Tinggi Kaltim menjalankan instruksi Presiden melalui Jaksa Agung untuk fokus pada perkara SDA dan kasus besar yang menyentuh hajat hidup rakyat,” tegas Supardi.
Sejumlah perkara strategis terus bergerak, termasuk dugaan korupsi reklamasi tambang CV Arjuna di Samarinda yang sudah masuk tahap penuntutan. Penyidikan juga berlanjut untuk manipulasi penerimaan negara CV Alam Jaya Indah, penyimpangan pemanfaatan barang negara di Kementerian Desa oleh PT Jembayan Muara Bara Group, hingga dugaan korupsi dana hibah DBON Kaltim 2023.
Capaian terbesar datang dari pengamanan aset raksasa milik Pertamina Hulu Indonesia. Kejati mengambil alih lahan 160 hektare berisi sumur minyak senilai Rp1,25 triliun, dengan potensi produksi mencapai Rp480 miliar per bulan. “Tanah ini sudah kami ambil alih dan menjadi tanah negara,” tegas Supardi.
Bidang Intelijen juga merekam prestasi setelah menggagalkan penerbitan sertifikat di laut Balikpapan yang berpotensi mengalihkan aset negara kepada pihak tertentu. Supardi menyebut pihaknya sudah menarik dokumen tersebut.
Dengan sederet capaian itu, Kejati Kaltim mempertegas posisinya sebagai garda depan penjaga tata kelola publik di Bumi Etam. (*)
