Pilkada Lewat DPRD Didukung Gerindra–Golkar, PDIP Meledak: Putar Balik ke Orde Baru!

fin.co.id - Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD mendapat dukungan dari sejumlah partai politik besar, seperti Partai Gerindra dan Partai Golkar. Alasan utama yang dikemukakan adalah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilu daerah.

Namun, sikap berbeda ditunjukkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng ini menilai, mekanisme pilkada tidak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.

Juru Bicara (Jubir) Politikus PDIP, Guntur Romli menegaskan, partainya tetap berpegang pada prinsip pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

"Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung tidak melalui DPRD," ujar Guntur Romli saat dikonfirmasi, Senin, 29 Desember 2025.

Ia menilai, dalih penghematan anggaran tidak dapat digunakan untuk membatasi hak politik masyarakat.

"Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi," katanya.

Menurut Guntur, langkah penghematan seharusnya dimulai dari lingkup pemerintahan sendiri, bukan dengan mengubah sistem demokrasi.

"Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elit-elit pemerintahan bukan dengan mengebiri hak politik rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai pilkada tidak langsung sebagai bentuk kemunduran serius bagi demokrasi di Indonesia.

"Pilkada tidak langsung merupakan hanya tanda kemunduran demokrasi tapi putar balik demokrasi ke arah orde baru sebelum reformasi," ucap Guntur.

Ia juga mempertanyakan urgensi mengangkat kembali wacana tersebut di tengah kondisi masyarakat yang masih diliputi berbagai persoalan.

"Apalagi saat ini masih suasana prihatin, banyak bencana, Pilkada kalau lihat putusan MK masih 2031, buat apa dilempar saat ini, semakin menyakiti perasaan rakyat saja," tutupnya.

Sebagai catatan, gagasan pilkada melalui DPRD bukan pertama kali muncul. Pada 23 Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar sempat mengusulkan mekanisme tersebut dengan alasan tingginya biaya politik serta maraknya praktik politik uang dalam pilkada langsung.

Wacana serupa kembali menguat beberapa bulan kemudian. Pada 5 Desember 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan pilkada lewat DPRD dalam acara peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Fajar Ilman/Disway