Katanya Untuk Damai Tapi Palestina Tak Diajak, MUI Desak RI Mundur dari Board of Peace: Itu Penjajahan Gaya Baru

fin.co.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sikap kritis terhadap keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam forum internasional Board of Peace. MUI meminta pemerintah meninjau ulang keikutsertaan Indonesia, termasuk mempertimbangkan opsi keluar dari forum tersebut.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang tidak sejalan dengan keberpihakan terhadap Palestina.

Ia bahkan menyebut keikutsertaan tersebut sebagai keputusan yang janggal dan berpotensi mencederai posisi politik luar negeri Indonesia.

Dorongan agar Indonesia menarik diri disampaikan secara terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Kiai Cholil, posisi Indonesia seharusnya konsisten membela perjuangan Palestina.

"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu menjelaskan bahwa Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyoroti fakta bahwa salah satu anggotanya adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Palestina justru tidak dilibatkan dalam forum tersebut.

"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya.

Selain komposisi keanggotaan, Kiai Cholil juga menyinggung aspek lain yang dinilainya ganjil, yakni adanya kewajiban pembayaran iuran keanggotaan bagi Indonesia.

"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.

Sikap serupa sebelumnya juga disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim. Ia menilai Board of Peace merupakan manifestasi baru dari praktik neokolonialisme yang dibungkus dengan narasi perdamaian.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Prof Sudarnoto.

Ia menegaskan bahwa MUI menolak konsep perdamaian yang tidak berlandaskan keadilan. Menurutnya, skema yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi rakyat Palestina.

Lebih lanjut, MUI berpandangan bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan penghentian pendudukan Israel sebagai syarat utama, berpotensi melanggengkan kolonialisme dengan wajah baru.

"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegasnya.

Prof Sudarnoto menilai pendekatan tersebut berisiko menggeser fokus perjuangan dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar pengelolaan konflik dan stabilitas kawasan. Meski begitu, MUI tetap menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

"Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina," tegasnya.

MUI menegaskan bahwa dalam perspektif Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal, segala bentuk penjajahan merupakan kezaliman yang harus diakhiri.

"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," kata dia. *