.png)
fin.co.id - Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengalihkan prioritas dari sekadar penanganan dampak banjir menuju langkah pencegahan yang lebih komprehensif.
Deden menilai, investasi pada aspek pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan biaya besar yang harus dikeluarkan saat bencana terjadi. Radar Banten melaporkan bahwa langkah ini krusial untuk meminimalisir risiko sosial dan ekonomi.
Normalisasi dan Pembangunan Waduk
Strategi utama yang diusulkan mencakup normalisasi anak sungai secara serentak. Deden menekankan pentingnya koordinasi lintas otoritas, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat untuk mempercepat pengerjaan aliran sungai.
"Selain normalisasi, Pemkab Tangerang perlu membangun waduk di setiap kecamatan. Keberadaan waduk berfungsi sebagai parkir air untuk menampung debit hujan maupun aliran sungai ke arah hilir," ujar Deden, Selasa (3/2/2026). Ia juga mencontohkan Waduk Cirumpak di Kronjo yang perlu segera direhabilitasi agar fungsinya di wilayah pesisir kembali optimal.
Evaluasi Perizinan Perumahan
Tak hanya infrastruktur fisik, Deden menyoroti carut-marut perizinan permukiman. Ia mendesak ketegasan Pemkab dalam menerbitkan rekomendasi Peil Banjir bagi pengembang properti.
Kerap kali, warga perumahan menyalahkan pemerintah saat wilayahnya terendam, padahal akar masalahnya ada pada teknis pengurukan dan perizinan yang tidak akurat.
"Bupati harus menindak tegas oknum pegawai yang justru 'bekerja sama' dengan pengembang dalam mengeluarkan izin tanpa kajian yang benar. Pegawai pemerintah seharusnya bekerja benar, bukan sekadar menjalin kerja sama demi kepentingan sepihak," tegasnya.
