.png)
Fin.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan perang terhadap persekongkolan perpajakan. Ia bertekad memberantas mafia pajak demi mengejar rasio perpajakan (tax ratio) sebesar 12 persen.
"Kami tidak akan membiarkan lagi penggelapan pajak atau kongkalikong antara pajak dengan para pelaku usaha! Kami beresin itu!" tegas Purbaya.
Untuk mewujudkan ambisinya, Menkeu Purbaya melakukan sejumlah langkah strategis. Ia merotasi pegawai di sejumlah instansi Kementerian Keuangan.
Langkah tersebut mencakup Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selain itu, Kementerian Keuangan juga semakin mengoptimalkan pemanfaatan Coretax serta menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mencegah praktik underinvoicing.
Negara Rugi Triliunan Akibat Underinvoicing
Salah satu fokus utama Menkeu Purbaya adalah memberantas praktik underinvoicing dalam ekspor minyak kelapa sawit (CPO).
Ia mengungkapkan, banyak eksportir CPO yang memanipulasi harga ekspor sehingga negara mengalami kerugian triliunan rupiah.
"Kan sudah ketahuan yang pernah saya sebut. Ekspor minyak kelapa sawit (CPO), banyak sekali yang ketahuan underinvoicing. Harga dimurahin di sini, di luar negeri dijualnya lebih tinggi, dua kali lipat. Nanti akan kami kejar!" papar Purbaya.
Target tax ratio 12 persen yang dicanangkan Menkeu Purbaya bukan tanpa tantangan. Pasalnya, tren historis rasio pajak di Indonesia masih stabil di kisaran 10 persen.
Namun demikian, Menkeu Purbaya optimistis target tersebut dapat dicapai selama mafia pajak berhasil diberantas.
"Itu sudah aman sekali. Tapi, biasanya memang nggak gampang. Perlu ekstra usaha," pungkasnya.
