.png)
fin.co.id - Jagat media sosial mendadak gempar menyusul beredarnya video pengakuan seorang pemilik warung yang merasa tertipu oleh seorang aparatur negara.
Video tersebut memicu polemik luas karena menyeret nama seorang oknum lurah dalam dugaan penyimpangan wewenang yang sangat serius terkait proses penertiban bangunan.
Dalam video yang beredar terlihat sekelompok petugas satpol PP mencoba mencoba membongkar warung makan. Lalu seorang ibu pemilik warung mencpba mempertahankan usahanya agar tidak dibongkar, sambil menungkapkan kemarahannya ibu tersebut mengaku jika sudah melakukan perjanjian dengan seorang oknum lurah terakhir penertibang bangunan.
Berdasarkan narasi yang berkembang di masyarakat, oknum lurah tersebut diduga menjanjikan perlindungan khusus kepada warga. Ia menjamin bahwa petugas tidak akan membongkar warung milik korban saat proses penertiban berlangsung. Namun, janji manis itu berujung pada tindakan yang melanggar hukum dan norma kemanusiaan.
Ibu warung tersebut mengaku jika oknum lurah tersebut meminta imbalan berupa tindakan asusila atau hubungan intim sebagai syarat utama agar lapak dagangan korban tetap berdiri tegak.
Pemilik warung tersebut mengaku terpaksa menuruti permintaan tidak pantas tersebut karena merasa terdesak. Ketakutan akan kehilangan mata pencaharian utama menjadi alasan kuat mengapa korban akhirnya terjebak dalam skema kotor tersebut. Ia berharap pengorbanannya dapat menyelamatkan tempat usahanya dari alat berat petugas.
Masyarakat Desak Investigasi Menyeluruh
Sontak, rekaman pengakuan ini menuai reaksi keras dari netizen dan masyarakat umum. Publik mengecam keras tindakan oknum yang mencoreng citra korps aparatur negara tersebut. Warga kini mendesak aparat penegak hukum dan Inspektorat
terkait untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka menuntut adanya klarifikasi terbuka dan sanksi tegas jika tuduhan tersebut terbukti benar.
Hingga saat ini, pihak kelurahan maupun instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai tudingan miring ini. Lokasi pasti dan waktu kejadian juga masih dalam proses verifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Publik kini terus mengawal kasus ini dan menanti transparansi penuh agar polemik serupa tidak terulang di masa depan.(*).
