Guru Besar UGM Sebut RI Sulit Jadi Mediator Konflik Perang Iran Jika Gabung BoP

fin.co.id - Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat (AS) akan mempersulit Indonesia untuk menjadi mediator yang menghentikan perang Iran Vs AS-Israel.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Hubungan Internasional sekaligus pengamat studi timur tengah Fisipol Univeritas Gadjah Mada (UGM), Prof. Siti Mutiah Setyawati.

Karenanya, ia mendesak agar pemerintah meninjau ulang dan mencermati dari perspektif politik luar negeri dan dinamika diplomasi global.

Meski BoP diklaim menciptakan perdamaian di Gaza melalui keterlibatan sejumlah negara, namun Siti menilai terdapat persoalan mendasar dalam komposisi keanggotaannya.

Persoalan mendasar tersebut adalah, Palestina sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik justru tidak dilibatkan dalam forum tersebut.

“Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota sehingga sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik,” papar Siti, dikutip dari website UGM, Kamis, 5 Maret 2026.

Menurut Siti, struktur organisasi dalam BoP memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola diplomasi internasional. Ia berpendapat, organisasi internasional pada umumnya diwakili oleh negara melalui pemerintah resmi.

Namun, dalam BoP terdapat pola kepemimpinan yang dinilai berbeda dari praktik diplomasi multilateral pada umumnya. Ia menegaskan bahwa kondisi ini dapat memengaruhi legitimasi forum dalam menjalankan misi perdamaian.

“Dalam hukum internasional organisasi biasanya diwakili negara, sementara dalam BoP kepemimpinan bersifat sangat personal sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola diplomasi internasional,” imbuhnya.

Selain itu, Siti menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam BoP berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah. Ia berkata bahwa persepsi netralitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan diplomasi perdamaian. Ketika sebuah negara dianggap berada dalam blok tertentu, peluang untuk diterima sebagai mediator akan semakin kecil.

“Mediator harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” pesannya.

Ia menambahkan bahwa langkah diplomasi Indonesia perlu mempertimbangkan posisi strategis dalam konstelasi politik global. Kapasitas diplomasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh posisi dalam struktur kekuatan internasional.

Ia menjelaskan bahwa negara berkembang perlu berhati-hati ketika terlibat dalam forum yang berkaitan dengan konflik besar antar kekuatan global. Langkah diplomasi harus mempertimbangkan persepsi internasional serta kemampuan negara untuk memainkan peran yang kredibel dalam proses perdamaian.

“Dalam struktur kekuatan global, Indonesia masih berada pada kelompok negara berkembang sehingga perlu realistis melihat kapasitas diplomasi dalam konflik besar seperti yang terjadi di Timur Tengah,” katanya.