Darurat Energi Global Menekan Ketahanan Kawasan Asia, Bangladesh Mulai Krisis BBM 

fin.co.id -  Eskalasi konflik yang kian memanas di Timur Tengah kini mulai merambat jauh ke luar wilayah pertempuran, menghantam stabilitas ekonomi di kawasan Asia. Filipina dan Bangladesh menjadi dua negara pertama yang merasakan dampak langsung melalui gangguan rantai pasok energi. Kondisi ini memaksa kedua negara mengambil langkah ekstrem guna mengamankan stok bahan bakar nasional yang kian menipis. 

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, secara resmi telah menetapkan status darurat energi nasional. Keputusan strategis ini diambil sebagai langkah preventif mengingat Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap impor produk minyak bumi. Melalui deklarasi ini, pemerintah membentuk komite lintas sektoral untuk mengawasi pergerakan pasokan, distribusi, hingga ketersediaan barang-barang esensial seperti pangan, obat-obatan, dan produk pertanian yang rentan terdampak kenaikan biaya logistik. 

"Deklarasi keadaan darurat energi nasional ini akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada. Tujuannya adalah memitigasi risiko besar yang ditimbulkan oleh gangguan pasokan energi global terhadap stabilitas ekonomi domestik kita," tegas Marcos Jr, sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, dikutip Kamis, 26 Maret 2026.

Status darurat ini direncanakan berlaku selama satu tahun penuh. Payung hukum tersebut memberikan wewenang luas bagi pemerintah untuk melakukan pengadaan bahan bakar dalam jumlah besar, bahkan diizinkan untuk melakukan pembayaran di muka demi menjamin ketepatan waktu pengiriman. Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, memaparkan bahwa saat ini cadangan nasional hanya mampu bertahan untuk 45 hari ke depan. Pemerintah Manila kini tengah berupaya keras mengamankan satu juta barel minyak tambahan dari berbagai mitra di Asia Tenggara maupun pasar global lainnya untuk memperkuat stok nasional.

Kondisi di Filipina saat ini berada dalam bayang-bayang krisis distribusi; meski stok masih tersedia untuk jangka pendek, pemerintah harus berpacu dengan waktu sebelum rantai logistik pangan dan barang penting lainnya lumpuh total akibat biaya energi yang melambung. Sementara itu, potret yang jauh lebih kelam terlihat di Bangladesh. Di berbagai penjuru negeri, antrean kendaraan di SPBU memular hingga berjam-jam, memicu frustrasi massal yang berujung pada kekacauan fisik. 

Asosiasi Pemilik SPBU Bangladesh (BPOA) melaporkan bahwa pasokan dari perusahaan negara, Bangladesh Petroleum Corporation (BPC), jauh di bawah permintaan harian. Situasi ini telah mencapai titik didih di mana para pekerja SPBU kerap menjadi sasaran kemarahan konsumen.

Di beberapa lokasi, ketidakamanan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan; massa yang marah dilaporkan memaksa SPBU dibuka pada dini hari untuk menjarah BBM tanpa pembayaran, bahkan mengancam akan membakar fasilitas jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tanpa jaminan keamanan yang kuat dari negara, krisis energi di Bangladesh kini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas sosial nasional.