Pemerintah Pastikan Stok BBM RI Lebih Aman dari Negara-Negara Tetangga di Tengah Konflik Timteng

fin.co.id - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M. Kholid Syeirazi menegaskan pemerintah bersama Pertamina terus berupaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik di tengah kondisi energi global saat ini.

"Masyarakat harus tenang. Buat apa panik? Karena situasi sekarang juga dialami di seluruh dunia. Bahkan, kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain," kata Kholid di Jakarta, Kamis 2 April 2026.

Menurut Kholid, dibandingkan negara lain, termasuk di kawasan Asia Tenggara, kondisi energi Indonesia masih relatif lebih baik. Ia mencontohkan kenaikan harga BBM di sejumlah negara seperti Vietnam dari Rp12.700 per liter menjadi Rp19.100 per liter, Thailand dari Rp16.500 per liter menjadi Rp24.000 per liter, dan Laos dari Rp22.700 per liter menjadi Rp30.200 per liter.

Selain itu, stok BBM di Indonesia saat ini disebut berada di atas 20 hari, atau lebih tinggi dari cadangan operasional minimal yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Ia menilai sikap tenang masyarakat akan membantu pemerintah dan Pertamina dalam menjaga stabilitas pasokan.

"Pertamina tentu berusaha melakukan usaha terbaik untuk menjaga ketersediaan. Upaya itu terus dilakukan, meski sekarang tidak mudah mendapatkan suplai. Tetapi, Pemerintah dan Pertamina tentu tidak bisa sendirian. Harus didukung masyarakat," ujar dia.

Kholid juga menegaskan bahwa kondisi BBM global saat ini sedang tidak baik akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia mengingatkan pentingnya kesadaran krisis di tengah situasi tersebut.

"Kalau dalam kondisi seperti sekarang dan kemudian kita bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, justru berbahaya. Tidak punya sense of crisis," katanya.

Terkait penyesuaian harga BBM, Kholid menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi beban fiskal negara dalam menanggung subsidi dan kompensasi. Ia menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi hingga Rp10,3 triliun.

"Solusinya bagaimana? Sebagian harus dialihkan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mengapresiasi langkah Pertamina dalam menjaga ketersediaan stok BBM di tengah tekanan krisis energi global. Ia menilai komunikasi kepada publik menjadi hal penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.

"Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa informasi ketersediaan jaminan stock tersebut disampaikan secara terukur dan mudah dipahami masyarakat agar publik merasa aman dan tidak mudah terprovokasi," ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh informasi kenaikan harga BBM yang belum terverifikasi, serta tidak melakukan penimbunan yang justru dapat memperburuk distribusi.

"Masyarakat tidak perlu melakukan penimbunan BBM karena justru akan memperburuk kondisi distribusi dan merugikan masyarakat luas. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi pemerintah atau Pertamina,” katanya. *