Pemerintah Siap Sita Lahan di Tanah Abang demi Bangun 1.000 Rusun Gratis untuk MBR

fin.co.id – Pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam mengamankan aset negara guna mempercepat program tiga juta hunian rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bakal mengambil alih tiga titik lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Tanah Abang yang saat ini masih dikuasai pihak ketiga secara ilegal.

Langkah ini penting karena lahan tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan 1.000 unit Rumah Susun (Rusun) subsidi. Menteri yang akrab disapa Ara ini menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh pihak mana pun yang menghambat kepentingan rakyat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Negara harus hadir dan ini buat kepentingan rakyat. Saya tegaskan negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun, apalagi sudah punya kekuatan hukum tetap," ujar Ara saat meninjau aset KAI di Jakarta Barat, Minggu 5 April 2026.

Kolaborasi Strategis dengan Sektor Swasta

Pembangunan seribu hunian ini tidak membebani APBN secara langsung, melainkan menggunakan skema pembiayaan alternatif melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). PT Astra International Tbk secara resmi menyatakan kesiapannya untuk membangun 1.000 unit rusun di atas lahan milik negara tersebut.

Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk, Boy Kelana Soebroto, menjelaskan bahwa setiap unit akan dirancang secara layak dengan standar luas 35 meter persegi. Fasilitas di dalam unit mencakup dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

"Pembangunan akan segera dimulai tahun ini, segera setelah konfirmasi ketersediaan lahan dari negara sudah dipastikan," ungkap Boy.

Integrasi Lahan BUMN dan KAI

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, bersama jajaran direksi PT KAI saat ini tengah melakukan kajian mendalam mengenai titik koordinat presisi di Tanah Abang. Selain di Tanah Abang, peninjauan juga dilakukan di lahan aset KAI Jalan Kemukus, sekitar Stasiun Jakarta Kota.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengedepankan efisiensi lahan aset negara yang tidak optimal untuk dikonversi menjadi hunian vertikal bagi rakyat. Konsep pembangunan ini mengusung pola pemanfaatan lahan berkelanjutan: tanah tetap milik negara, swasta membangun, dan hasilnya dikembalikan kepada negara untuk dikelola bagi masyarakat.

"Habis ini kita mau lihat ke sana (Tanah Abang). Ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menyediakan rumah layak bagi masyarakat Indonesia," pungkas Dony Oskaria.