.png)
Fin.co.id - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), akhirnya kehilangan kesabaran. Di tengah isu laporan polisi terkait ceramahnya, JK justru balik menyerang pihak-pihak yang menuding dirinya mendanai gerakan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di kediamannya, Sabtu (18/4/2026), pria asal Makassar ini secara tegas mengingatkan publik tentang jasa besarnya dalam mengorbitkan karier politik Jokowi, mulai dari Solo hingga menduduki kursi kepresidenan.
JK mengungkapkan sebuah fakta sejarah yang selama ini jarang tersorot secara gamblang. Menurutnya, restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk mencalonkan Jokowi sebagai Presiden kala itu bersyarat mutlak: JK harus menjadi pendampingnya.
Megawati disebut-sebut merasa Jokowi masih minim pengalaman dan membutuhkan sosok senior untuk membimbing jalannya roda pemerintahan agar negara tidak rusak.
"Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi Presiden karena saya. Ibu Mega bilang 'Jangan (pulang kampung), Pak Jusuf dampingi. Saya tidak mau tanda tangan kalau bukan Pak Jusuf'. Ibu Mega yang minta saya dampingi karena Jokowi tidak berpengalaman. Mengerti?" tegas JK dengan nada tinggi.
Tantangan Terbuka JK untuk Jokowi: Akhiri Polemik Ijazah
Menanggapi tuduhan Rismon Sianipar yang menyebut dirinya menggelontorkan dana Rp5 miliar untuk menggoyang kredibilitas ijazah Jokowi, JK membantah keras.
Ia bahkan menantang Presiden ke-7 RI tersebut untuk bersikap transparan demi menghentikan kegaduhan di tengah masyarakat yang sudah berlangsung selama dua tahun terakhir.
JK meyakini ijazah tersebut asli. Namun, keengganan untuk menunjukkannya ke publik hanya akan memicu perselisihan yang berlarut-larut.
"Sudahlah Pak Jokowi, kasih lihat ijazah saja. Itu saja. Kenapa sih? Membiarkan masyarakat berkelahi sendiri, saling memaki selama dua tahun," sindir JK.
JK mengingatkan bahwa dialah sosok yang pertama kali menyodorkan nama Jokowi ke Megawati untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta.
Tanpa langkah strategi saat itu, JK meyakini karier Jokowi tidak akan sampai ke level nasional.
JK juga menekankan posisinya selama ini netral dan tidak pernah berniat mempolitisasi keadaan. Namun, serangan dari para pendukung fanatik membuatnya harus angkat bicara untuk meluruskan fakta sejarah.
Keresahan JK ini muncul setelah namanya diseret-seret dalam berbagai tuduhan tak berdasar.
Baginya, menyeret nama tokoh-tokoh besar seperti SBY atau Puan Maharani dalam isu ijazah hanyalah upaya pengalihan isu yang merusak iklim demokrasi.
