.png)
fin.co.id - Aksi protes besar terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa 21 April 2026. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Demonstrasi berlangsung di dua titik, yakni kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar dan berlanjut ke Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada. Situasi sempat memanas hingga berujung kericuhan pada malam hari.
Gelombang aksi tersebut tidak lepas dari berbagai polemik yang mewarnai satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Diantaranya gaya hidup mewah gubernur, termasuk kebijakan pembelian mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp 25 miliar.
Massa juga menyoroti dugaan nepotisme, praktik KKN, hingga indikasi dinasti politik, sekaligus mendesak adanya keterbukaan dari pemerintah.
Dengan posisi strategis Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah pun sangat tinggi. Namun, perjalanan awal pemerintahannya justru diiringi sejumlah kontroversi.
Berikut Jejak Kontroversi Rudy Mas’ud Satu Tahun jadi Gubernur Kaltim yang Bikin Geram
Rudy Mas’ud, yang terpilih melalui Pilkada 2024 bersama wakilnya Seno Aji, datang dengan janji program Gratispol. Latar belakangnya sebagai pengusaha sekaligus mantan anggota DPR RI menjadi sorotan, seiring gaya kepemimpinannya yang kini diuji oleh tekanan publik dan dinamika politik.
1. Sindir Dedi Mulyadi Gubernur Konten
Di sisi lain, komunikasi publik gubernur juga menuai kritik. Pada April 2025, pernyataannya yang menyebut “Gubernur Konten” kepada Dedi Mulyadi memicu reaksi keras warganet. Meski telah diklarifikasi sebagai bentuk pujian, pernyataan tersebut tetap menimbulkan polemik.
2. Dugaan Intimidasi Wartawan
Masalah lain muncul pada Juli 2025, ketika seorang ajudan gubernur terekam mengucapkan “tandai, tandai” kepada seorang jurnalis dengan nada intimidatif. Peristiwa ini memicu kecaman dari AJI Samarinda dan PWI Kaltim karena dinilai mencederai kebebasan pers.
3. Janji Kampanye Tidak Sesuai Realita
Program Gratispol yang menjadi andalan kampanye juga mendapat sorotan. Realisasi di lapangan dinilai belum optimal karena terhambat berbagai persyaratan administratif dan regulasi. Selain itu, pelaksanaannya disebut belum sepenuhnya memberikan pendidikan gratis seperti yang dijanjikan.
