Dudung Minta Kemlu Tempuh Jalur Diplomasi usai 5 WNI Ditahan Israel

fin.co.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait penahanan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 oleh tentara Israel.

Dudung meminta Kementerian Luar Negeri segera melakukan langkah diplomasi untuk menangani persoalan tersebut.

“Saya sudah komunikasi dengan Kemlu untuk segera melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi," kata Dudung kepada wartawan, Selasa, 19 Mei 2026.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyebut pemerintah hingga kini masih terus memantau perkembangan situasi para WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut.

Menurut Dudung, berdasarkan informasi sementara yang diterima pemerintah, lima WNI disebut ditahan, sementara empat lainnya masih berada di sejumlah lokasi berbeda.

"Sejauh ini, pemerintah mendapatkan informasi lima WNI ditangkap dan empatnya masih keliaran di beberapa tempat nanti berita terbaru saya kabari," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mengecam tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menyampaikan sedikitnya 10 kapal telah dikonfirmasi ditahan, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

"Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), di kapal Josef diinformasikan terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI - Rumah Zakat," kata Yvonne dalam keterangannya, Senin, 18 Mei 2026.

Kemlu RI juga mendesak Israel untuk membebaskan seluruh kapal beserta awak misi kemanusiaan yang ditahan serta menjamin distribusi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina tetap berjalan sesuai hukum humaniter internasional.

“Perlindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” ujar Yvonne.

Selain itu, Kemlu melalui Direktorat Jenderal Perlindungan WNI disebut telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipasi demi memastikan keselamatan para WNI.

"Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan. Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembangsangat cepat," pungkasnya.