Nurul Arifin: Kuota 30 Persen Perempuan di DPR Bikin Demokrasi Lebih Berkualitas

fin.co.id - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai keberadaan perempuan di parlemen memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan legislatif. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi sekaligus membuka ruang politik yang lebih adil bagi perempuan.

"Keterwakilan perempuan bukan sekadar memenuhi angka administratif. Ini adalah bagian dari komitmen demokrasi agar kebijakan publik lahir dari perspektif yang lebih lengkap dan representatif," kata Nurul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2026.

Nurul menjelaskan, jumlah perempuan di parlemen terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan di DPR RI tercatat sekitar 8,2 persen. Angka tersebut naik menjadi 11,5 persen pada 2004.

Kemudian pada Pemilu 2009 meningkat menjadi 18 persen, sempat turun ke 17,3 persen pada 2014, lalu kembali naik menjadi 20,5 persen pada 2019.

Sementara untuk periode DPR RI 2024-2029, jumlah anggota legislatif perempuan mencapai 127 orang dari total 580 anggota DPR atau sekitar 21,9 persen. Angka itu disebut sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah parlemen Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap kepemimpinan perempuan. Ruang politik kita perlahan bergerak lebih inklusif,” katanya.

Nurul juga menyoroti pengalaman sejumlah negara Nordik di Eropa Utara yang dinilai berhasil menunjukkan hubungan antara tingginya representasi perempuan di politik dengan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurut dia, negara seperti Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Denmark memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang tinggi di parlemen maupun pemerintahan. Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan tingginya transparansi, kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pelayanan publik.

"Keberagaman perspektif dalam parlemen membuat proses pengambilan kebijakan menjadi lebih kaya, lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, dan lebih representatif," ucap Nurul.