.png)
fin.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini memberikan apresiasi terhadap kualitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta. Ia menilai MPP Jakarta telah berkembang menjadi contoh nasional karena mampu menyatukan berbagai layanan dalam satu lokasi yang mudah dijangkau masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Rini saat melakukan peninjauan langsung ke MPP DKI Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. Kunjungan itu turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto serta Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Heru Hermawanto.
“Tentunya Mal Pelayanan Publik ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah atau mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak dipersulit lagi untuk mendapatkan layanan, karena semua layanan yang diperlukan masyarakat diintegrasikan di dalam satu tempat yang kita namakan Mal Pelayanan Publik,” ujar Menteri Rini.
Ia menilai MPP DKI Jakarta telah menerapkan konsep pelayanan omnichannel sesuai kebijakan Kementerian PAN-RB. Konsep ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan melalui berbagai jalur, mulai dari tatap muka, layanan jemput bola, anjungan mandiri, hingga layanan digital.
“Mal Pelayanan Publik DKI ini sudah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu pelayanan publik yang bersifat omnichannel, jadi layanan tatap muka, kemudian layanan jemput bola, layanan dengan anjungan, dan termasuk layanan digital,” urainya.
Rini juga menyoroti efisiensi waktu pelayanan di MPP DKI Jakarta yang dinilai cukup cepat, bahkan ada layanan yang dapat selesai dalam waktu sekitar 15 menit. Meski demikian, ia mendorong agar proses layanan yang masih memerlukan waktu lebih lama terus disederhanakan.
“Tadi kita sudah lihat bagaimana masyarakat dimudahkan, rata-rata ada yang bisa diselesaikan dalam 15 menit. Kemudian antrean pun sudah ada nomornya, kemudian mereka langsung dilayani. Tentunya kita berharap bahwa dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, masyarakat mendapatkan layanan atau kepastian layanan yang betul-betul tuntas,” jelasnya.
Menurutnya, MPP DKI Jakarta layak menjadi acuan bagi daerah lain dalam pengembangan layanan publik. Ia juga menekankan pentingnya pengalaman masyarakat sebagai pusat dari reformasi pelayanan.
“Mal Pelayanan Publik DKI ini bisa menjadi etalase daripada pelayanan publik nasional. Jadi kualitas Jakarta ini tentunya selalu menjadi rujukan dari pemda-pemda yang lain. Yang paling penting itu masyarakat bisa merasakan bagaimana layanan yang dilakukan oleh Pemda DKI ini difokuskan kepada user experience dari masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Heru Hermawanto menyampaikan bahwa MPP merupakan bagian dari transformasi birokrasi di Jakarta. Layanan ini tidak hanya menggabungkan berbagai instansi dalam satu tempat, tetapi juga mengubah pendekatan pelayanan agar lebih cepat, transparan, dan responsif.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat nyata dari reformasi birokrasi. Tidak hanya mudah dalam mengurus izin atau dokumen, tetapi juga tumbuh keyakinan bahwa pemerintah hadir dengan pelayanan yang profesional dan berintegritas,” ujar Heru.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sesuai arahan Gubernur Pramono Anung, terutama dalam memberikan kepastian dan kemudahan perizinan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Sebagaimana arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Heru juga menambahkan bahwa layanan yang cepat dan efisien akan berdampak langsung pada iklim investasi di Jakarta. Kemudahan perizinan dinilai dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Semakin cepat dan mudah layanan perizinan diberikan, semakin tinggi pula kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Jakarta,” pungkasnya.
