Utang Luar Negeri RI Capai 439,8 Miliar Dolar AS, BI Sebut Struktur Tetap Sehat

fin.co.id – Bank Indonesia (BI) membawa kabar baik mengenai kondisi keuangan negara. Pihak bank sentral mencatat bahwa utang luar negeri RI tetap sehat dan terjaga pada angka 439,8 miliar dolar AS per April 2026. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, laju pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi. Sebab, pada Maret 2026, pertumbuhan tahunannya berada di posisi 1,0 persen (yoy). Meski mengalami kenaikan, struktur pembiayaan ini masih berada dalam batas aman. BI melaporkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini bertahan di level 29,6 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memberikan penjelasan resmi di Jakarta pada Senin. Beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada sektor publik. Di saat yang sama, sektor swasta justru kembali menunjukkan penurunan atau kontraksi.

Menilik Posisi Pinjaman Pemerintah dan Kepercayaan Investor

Jika kita bedah lebih rinci, sektor publik atau pemerintah memegang andil tertentu. Posisi utang luar negeri pemerintah pada April 2026 menyentuh angka 216,4 miliar dolar AS. Secara tahunan, sektor ini tumbuh 3,7 persen (yoy). Kecepatan pertumbuhan ini sebenarnya melambat jika kita bandingkan dengan bulan Maret 2026 yang sempat mencapai 3,8 persen (yoy).

Melambatnya pertumbuhan tersebut bersumber dari posisi pinjaman luar negeri yang tidak sepesat sebelumnya. Menariknya, aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) masih terus mencatatkan net inflow. Fenomena ini menjadi bukti kuat bahwa para investor global masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan.

Pemerintah sendiri memfungsikan dana pinjaman ini sebagai instrumen untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara mengarahkan pemanfaatan dana tersebut untuk menyokong berbagai sektor produktif. Tentu saja, pengelolaan ini tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability).

Berdasarkan data sektor ekonomi, pemerintah membagi alokasi dana tersebut ke beberapa bidang penting:

• Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menyerap porsi terbesar, yaitu 22,0 persen dari total utang pemerintah.
• Bidang administrasi pemerintah, pertahanan, serta jaminan sosial wajib menggunakan sebesar 20,5 persen.
• Sektor jasa pendidikan mendapatkan bagian sebesar 16,2 persen.
• Bidang konstruksi memanfaatkan alokasi sebanyak 11,5 persen.
• Sektor transportasi dan pergudangan memakai porsi sebesar 8,5 persen.

Mayoritas pinjaman pemerintah ini merupakan komitmen jangka panjang. Jenis utang tersebut mendominasi dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total keseluruhan milik pemerintah.

Kontraksi di Sektor Swasta dan Komitmen Menjaga Stabilitas

Kondisi yang berbeda justru terjadi pada dunia usaha. Posisi utang luar negeri sektor swasta pada April 2026 tercatat sebesar 193,2 milar dolar AS. Secara tahunan, sektor ini mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy). Angka penurunan ini lebih landai daripada kontraksi bulan Maret 2026 yang sempat menyentuh 1,4 persen (yoy).

Kelompok lembaga keuangan (financial corporations) menjadi pendorong utama mundurnya angka tersebut. Sektor ini mencatatkan kontraksi tahunan sebesar 5,0 persen (yoy) pada April 2026, atau membaik dari posisi Maret 2026 yang terkontraksi hingga 6,3 persen (yoy).

Apabila kita lihat dari pemetaan lapangan usaha, penyerapan modal asing swasta terbesar mengalir ke empat bidang utama, yaitu:

• Industri pengolahan.
• Jasa keuangan dan asuransi.
• Pengadaan listrik dan gas.
• Pertambangan dan penggalian.