Imigrasi DKI Gandeng KPK, Siap Sapu Bersih Pungli dan Korupsi!

fin.co.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat budaya antikorupsi sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik di lingkungan keimigrasian.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan sebatas kegiatan seremonial. Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan konkret dan keteladanan para pimpinan di setiap satuan kerja.

"Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif. Ini adalah langkah nyata kita untuk memutus mata rantai penyimpangan, menutup celah-celah rawan pungli (pungutan liar), dan memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)," kata Pamuji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.

Ia juga meminta seluruh kepala satuan kerja dan pejabat struktural menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas institusi.

"Jadilah teladan yang tidak hanya bisa memerintah, tetapi mampu menunjukkan kedisiplinan dan kebersihan dalam bekerja," ujar Pamuji.

Selain memperkuat komitmen terhadap integritas, kegiatan sosialisasi tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI.

Perbaikan yang dilakukan diharapkan mampu menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin terbuka, akuntabel, cepat merespons kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Di sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat berhasil meraih predikat Baik/Sangat Baik dalam penilaian pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI.

Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu bagi seluruh unit kerja imigrasi di DKI Jakarta untuk terus berinovasi serta meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kolaborasi bersama KPK, Ombudsman RI, dan seluruh jajaran internal, Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta layanan keimigrasian yang profesional, mudah diakses, dan bebas dari praktik korupsi.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief, Inspektur Wilayah II Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ian Fidihanto Markos, serta para pejabat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-DKI Jakarta.