.png)
fin.co.id – Kabar mengenai puluhan ribu lulusan sekolah menengah yang batal mengambil kesempatan kuliah sedang menjadi buah bibir. Merespons situasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kini tengah mengkaji secara mendalam penyebab pasti di balik isu mundurnya 60.000 calon mahasiswa pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang ramai diperbincangkan publik.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menegaskan bahwa pemerintah bertindak sangat hati-hati dalam merespons isu pengunduran diri massal tersebut. Saat ini, prioritas utama mereka adalah mengumpulkan data yang akurat langsung dari lapangan agar tidak salah melangkah.
Guna memastikan langkah intervensi yang tepat sasaran, Kemenko PMK segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Pertemuan penting ini akan melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).
"Tentu kita harus lihat ini satu per satu datanya dan itu yang kita lakukan. Nanti akan ada rapat koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dikti dan juga perangkat yang lebih banyak, termasuk MRPTNI," kata Ojat di sela-sela kegiatan Seminar Wisuda Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten, Senin, 29 Juni 2026.
Biaya UKT Jangan Sampai Memutus Harapan Kuliah
Pemerintah menyadari bahwa masalah finansial sering kali menjadi batu sandungan terbesar bagi para remaja untuk melanjutkan studi. Oleh karena itu, Ojat menekankan komitmen kuat negara bahwa keterbatasan ekonomi dan tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah kampus tidak boleh menjadi pemutus harapan bagi generasi penerus bangsa.
"Program pemerintah yang terpenting saat ini adalah bagaimana ketika ada anak-anak yang bagus, bertalenta, mereka jangan sampai terhambat dan tidak dapat kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi gara-gara masalah ekonomi," ucapnya.
Sebagai solusi alternatif, Ojat menyarankan agar para calon mahasiswa melirik opsi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dikenal inklusif dan mematok biaya sangat terjangkau, salah satunya seperti Universitas Terbuka (UT).
Di samping persoalan biaya, Ojat juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan cerdas dalam mencerna berbagai informasi yang beredar masif di media sosial. Menurutnya, kemampuan literasi untuk memvalidasi fakta dan menyaring berita bohong (hoaks) merupakan bagian esensial dari kecerdasan sosial yang wajib dimiliki oleh anak muda zaman sekarang.
Sisi Lain Problem Pendidikan Tinggi di Indonesia
Melihat fenomena kendala UKT dan himpitan ekonomi ini, Rektor UT Prof. Ali Muktiyanto turut memberikan pandangannya. Ia menilai persoalan makro pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya jauh lebih besar dan kompleks dari sekadar polemik jalur SNBP yang sedang hangat saat ini.
Berdasarkan data yang ada, setiap tahunnya terdapat sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta lulusan SMA baru yang gagal tertampung di bangku kuliah. Penyebabnya pun beragam, mulai dari ketatnya persaingan seleksi akademik, fenomena salah pilih jurusan, hingga tembok ekonomi yang sulit mereka tembus.
Namun, Ali menjelaskan bahwa sistem perkuliahan di UT sengaja dirancang sangat luwes sejak awal. Fleksibilitas inilah yang membuat skema di UT berbeda, sehingga tidak ada istilah mahasiswa mengundurkan diri hanya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan.
"Kalau di UT tidak ada yang mengundurkan diri tapi menunda kuliah. Kalau semester depan tidak bisa, bisa menunda tahun berikutnya, bahkan menunda 10 tahun berikutnya bisa karena fleksibel. Jadi tidak ada masalah," ucap Ali.
