.png)
fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta. Karena, sambungnya, proses pembahasan belum rampung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengumumkan besaran tarif baru yang akan diterapkan.
"Sekarang ini kita sedang pembahasan dengan DPRD, nanti setelah final dengan DPRD untuk Transjabodetabek akan kami umumkan," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya, kata dia, telah mengisyaratkan akan melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah rute Transjabodetabek. Kenaikan tarif tersebut direncanakan bervariasi, menyesuaikan dengan jarak tempuh masing-masing layanan.
Saat ini, tarif Transjabodetabek masih mengacu pada tarif Transjakarta, yakni sebesar Rp3.500 per penumpang. Namun, pemerintah daerah menilai skema tarif yang berlaku saat ini perlu dievaluasi karena beban subsidi yang terus meningkat.
Salah satu rute yang dipastikan masuk dalam kajian penyesuaian tarif adalah layanan Transjabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta.
"Perlu penyesuaian karena memang subsidinya terlalu besar," kata Pramono saat ditemui di kawasan Matraman.
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi transportasi agar kenaikan tarif tidak terlalu membebani masyarakat, khususnya warga di kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya.
Menurut dia, pemerintah daerah berkomitmen menjaga kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap layanan Transjabodetabek tetap terjangkau.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, total anggaran subsidi untuk layanan Transjabodetabek pada tahun 2026 mencapai Rp401 miliar.
"Subsidi Transjabodetabek tahun 2026 Rp401.087.058.387. Subsidi rata-rata perpelanggan Rp12.258," ujar Budi.
Besarnya subsidi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam melakukan penyesuaian tarif, dengan harapan keberlanjutan layanan transportasi publik tetap dapat terjaga tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Cahyono/Disway
