.png)
fin.co.id – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) belum menetapkan besaran peran yang akan diberikan kepada DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan, pemerintah masih memprioritaskan kesiapan dua tuan rumah utama, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sebelum membahas dukungan dari daerah penunjang.
Menurut Erick, pembicaraan mengenai pembagian peran antara NTB, NTT, dan DKI Jakarta masih terlalu dini. Pemerintah terlebih dahulu ingin memetakan kesiapan tuan rumah, mulai dari aspek pendanaan hingga ketersediaan fasilitas.
Hal tersebut disampaikan Erick usai memimpin rapat kesiapan PON di Lobi Kemenpora, Jakarta, yang turut dihadiri Ketua Umum KONI Marciano Norman, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, serta Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widhyantoro.
"Apakah hari ini proporsional NTB, NTT, DKI, kita belum bisa bicara itu. Makanya kita kembali memotret dulu kesiapan NTB-NTT, karena kan tuan rumahnya mereka," kata Erick di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia menegaskan, konsep penyelenggaraan PON 2028 tetap menempatkan NTB dan NTT sebagai lokasi utama pelaksanaan pertandingan. Sementara itu, DKI Jakarta hanya akan berfungsi sebagai daerah pendukung apabila memang diperlukan.
Menurut Erick, setelah pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai kesiapan tuan rumah, barulah pembahasan mengenai dukungan dari Jakarta akan dilakukan, termasuk kemungkinan penggunaan fasilitas olahraga yang tersedia.
"Kalau sudah kita potret kesanggupan seperti apa, pendanaan seperti apa, fasilitas seperti apa, baru kita bicara ke penunjang. Jadi kita tidak mau terbalik," ungkap dia.
Erick menegaskan, pemerintah tidak ingin memberikan perhatian lebih besar kepada daerah penunjang dibandingkan tuan rumah karena hal tersebut tidak sejalan dengan konsep penyelenggaraan PON yang telah disepakati.
"Jelas dari Rakernas KONI itu ada tuan rumah, ada penunjang. Jangan juga kebalik nanti penunjang dulu yang kita prioritaskan. Tidak baik itu," tegas Erick.
Ia menambahkan, Kemenpora akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) guna memastikan penyelenggaraan PON XXII 2028 berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai tata kelola yang baik.
