.png)
fin.co.id - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan, negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia, meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat (AS).
Sikap konsisten ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Malaysia dalam menjaga prinsip keadilan dan kemanusiaan di tingkat global. Kebijakan tegas ini sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina yang terus menghadapi penderitaan.
"Kami tidak akan mengizinkan satu pun warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia," tegas Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan, Malaysia, Rabu, 22 Juli 2026.
Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres AS menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara itu bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain.
Anwar menilai kritikan tersebut adalah tidak masuk akal, karena kebijakan Malaysia itu sudah berjalan selama beberapa dekade.
"Kami menentang kehadiran warga negara Israel mana pun, bukan orang Yahudi, tetapi warga negara Israel, karena mereka merupakan bagian dan terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, serta penindasan dan kolonisasi yang terus berlangsung terhadap Palestina dan Gaza," tegasnya.
Penegakan Hak Kemanusiaan dan Kedaulatan Bangsa Merdeka
Anwar menyampaikan beberapa negara mungkin memilih untuk diam atas kekejaman terhadap rakyat Palestina, tetapi Malaysia sebagai negara merdeka menjalankan hak untuk menghormati kemanusiaan.
Langkah ini mempertegas posisi diplomatik Malaysia yang tidak goyah oleh tekanan pihak luar. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan negara memberikan hak penuh untuk menentukan siapa saja yang boleh memasuki wilayah mereka.
Tekanan Anggota Kongres AS dan Ancaman Tinjauan Kerja Sama
Laporan media di Malaysia menyatakan sedikitnya ada delapan anggota kongres AS yang mengkritik kebijakan Malaysia. Mereka mendesak pemerintah AS untuk meninjau kembali hubungan kerja sama AS dengan Malaysia.
Ancaman peninjauan hubungan bilateral tersebut tidak menyurutkan langkah Kuala Lumpur dalam mempertahankan prinsip politik luar negerinya. Kolaborasi antarbangsa diharapkan tetap menghormati nilai-nilai dasar kemanusiaan serta sikap politik yang dianut oleh masing-masing negara.
