.png)
fin.co.id — Ketegangan geopolitik Asia Timur mendadak memanas usai munculnya pernyataan tajam dari lingkaran dalam pemerintah Pyongyang. Kim Yo Jong, saudara peremmpuan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un yang berpengaruh, menyerang blok negara-negara Asia Tenggara pada Senin, 27 Juli 2026.
Yo Jong melontarkan kecaman, karena negara-negara ASEAN berupaya mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir. Yo Jong pun mengecam posisi tersebut sebagai sikap "bodoh dan tidak masuk akal".
Pada forum regional tahunannya pekan lalu, ASEAN menyatakan "keprihatinan mendalam" atas pengembangan senjata nuklir Pyongyang yang sedang berlangsung dan menekankan pentingnya dialog "untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas abadi di Semenanjung Korea yang bebas nuklir".
Korea Utara telah lama bersikeras pada haknya untuk memiliki senjata nuklir dan program rudal balistik, meskipun hal itu dilarang berdasarkan ketentuan sanksi Dewan Keamanan PBB. Korea Utara mengabadikan status nuklirnya dalam konstitusi pada tahun 2023.
Pernyataan Langsung Kim Yo Jong dan Tudingan Pengaruh Amerika Serikat
Kim Yo Jong, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh kantor berita pemerintah Korut, KCNA, bahwa ia menyatakan "ketidakpuasan yang kuat terhadap sikap bermusuhan forum yang terang-terangan mendukung AS yang menggembar-gemborkan 'denuklirisasi'" dan mengabaikan konstitusi Korea Utara.
"Merupakan kegagalan dalam pemikiran dan logika strategis serta manifestasi dari mimpi liar yang bodoh dan konyol untuk tetap berpegang pada 'denuklirisasi Semenanjung Korea' yang telah kehilangan maknanya secara konseptual dan praktis," katanya.
"ASEAN harus waspada terhadap "penyalahgunaan sebagai juru bicara bayaran AS," tambah Yo Jong.
Prinsip Tanpa Mundur dan Status Negara Nuklir Tak Dapat Diubah
Keteguhan sikap Pyongyang ini bukan kali pertama mengemuka dalam beberapa waktu belakangan. Pada bulan Juni, Kim Yo Jong - pemain kunci dalam komunikasi dan kebijakan luar negeri Korea Utara - mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa program senjata nuklir Korea Utara adalah "garis tanpa mundur".
Pyongyang telah berulang kali menyatakan, status Korea Utara sebagai negara nuklir "tak dapat diubah". Pernyataan ini mengemuka sejak pertemuan puncak Kim Jong Un dengan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2019.
Pertemuan itu sendiri dinilai gagal, karena perbedaan pendapat mengenai cakupan denuklirisasi dan pencabutan sanksi.
