Stop Ketergantungan Impor! Wamenko Pangan Bongkar Rencana Swasembada Prabowo!

fin.co.id - Pemerintah berkomitmen penuh menyokong program Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai pilar utama transformasi nasional. Kebijakan ini diakselerasi melalui fondasi Asta Cita serta sinergi erat jajaran Kabinet Merah Putih guna menjamin ketersediaan pasokan lokal, kemandirian negara, dan penguatan kesejahteraan petani serta nelayan.

Sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dijadikan prioritas utama dalam pemenuhan pangan pokok secara mandiri.

Sebagai wujud pengawalan program tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menggelar inspeksi ke beberapa titik strategis, yakni TPA Bantargebang, Cipayung, dan Rorotan, Jumat, 7 Agustus 2026. Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq.

Saat berada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Hanif membeberkan bahwa pemerintah tengah merancang strategi besar untuk menciptakan ekosistem swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Ia menggarisbawahi pentingnya Indonesia terlepas dari ketergantungan impor.

Meski tak menampik bahwa upaya ini memerlukan sokongan dana investasi yang membengkak, Hanif menegaskan bahwa hal tersebut merupakan keputusan mutlak demi menjaga kedaulatan pangan bangsa. Ketergantungan pada pasokan luar negeri dinilai sangat riskan apabila sewaktu-waktu negara produsen menyetop kran ekspornya, yang berpotensi memicu gejolak sosial di Tanah Air.

"Tugas utama kementerian Koordinator Bidang Oangan tentu penyiapan swadembada nasional hari ini kita lakukan, karena hampir 15 tahun yang lalu kita belom dengan serius memikirkan tentang swasembada pangan karena lebih murah impor dari pada kita bikin sendiri," ungkap Hanif di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

Hanif menilai isu pangan merupakan ranah vital yang haram digantungkan kepada pihak asing. Pemerintah dipastikan bakal memacu produksi lokal sekalipun ongkos pengembangannya lebih tinggi dibanding mengandalkan komoditas impor.

"Hal-hal yang prinsip ini tidak boleh kita gadaikan ke negara lain. Semahal apa pun, ketahanan pangan nasional harus kita bangun," ucap dia.

Ia menambahkan, tolok ukur kemandirian pangan tidak boleh cuma dipandang dari kacamata efisiensi biaya jangka pendek. Menurutnya, pola pikir yang selalu membandingkan murahnya harga barang impor ketimbang memproduksi sendiri justru berisiko membuat Indonesia terus dieksploitasi oleh bangsa lain.

"Ini tidak bisa dibentur-benturkan antara kemurahan biaya impor dengan membangun sendiri. Kalau kita masih seperti itu, maka selamanya kita akan dikapitalisasi oleh negara lain," tutup Hanif.