Kekurangan Personel, BPOM Butuh 4.000 Pegawai Baru untuk Kawal MBG dan Pendampingan UMKM

fin.co.id — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa pihaknya memerlukan tambahan sekitar 4.000 pegawai baru. Penambahan sumber daya manusia (SDM) ini bertujuan untuk mengawal dan mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa kapasitas jumlah personel lembaga pengawas obat dan makanan saat ini masih belum ideal untuk mencakup seluruh beban kerja nasional.

"Badan POM dengan keterbatasan yang kita miliki yang jumlah pegawainya 6.431 orang, yang pada prinsipnya berdasarkan kebutuhan sebetulnya kita butuhkan 10.710 orang. Jadi baru sekitar 60 persen ketercukupan," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.

Kebutuhan tenaga kerja tambahan tersebut tergolong mendesak mengingat besarnya tanggung jawab operasional BPOM di lapangan. Pihaknya harus mendampingi serta mengawasi sebanyak 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 83.000 KDMP. Di samping itu, pemerintah juga memberikan penugasan khusus kepada BPOM untuk membina serta membantu 4,3 juta UMKM di seluruh Indonesia.

Menghadapi Tantangan Pengawasan Digital dan Standar Internasional

Selain menangani program domestik, Taruna Ikrar turut menyoroti makin besarnya tantangan pengawasan produk obat dan makanan di era digital. Saat ini batas-batas antarnegara seakan memudar, sehingga insiden keamanan produk di suatu wilayah bisa langsung berdampak ke negara lain.

"Tahun lalu saja kami mengidentifikasi 1,3 juta tautan yang menyangkut ketidaksesuaian aturan, artinya terdapat pelanggaran yang sifatnya online. Jadi mayoritas pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat dan makanan, termasuk kosmetik, suplemen, dan seterusnya itu pada umumnya sekarang dijual secara online. Dan itu tidak berdasarkan dari negara mana," katanya.

Tanggung jawab BPOM juga makin luas di kancah global seiring statusnya sebagai Otoritas Terdaftar WHO (WHO-Listed Authority). Lembaga ini memikul tugas penting untuk memastikan seluruh produk rempah-rempah asal Indonesia yang akan dikirim ke Amerika Serikat telah mengantongi sertifikasi resmi dari BPOM.

Untuk menjawab beragam tantangan berat tersebut, Taruna menegaskan bahwa BPOM memerlukan SDM yang kompeten serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna memperkuat fungsi pencegahan dan penindakan.

Penerapan Sistem Meritokrasi Berbasis AI dalam Pengelolaan SDM

Lebih jauh, Taruna menjelaskan aspek psikologis dan dinamika karier pegawai di lingkungan BPOM. Menurutnya, sebagai manusia normal pasti ada mimpi-mimpi yang ingin diraih, mulai dari menjalankan jabatan fungsional hingga berambisi menjadi seorang pemimpin.

"Jika didasarkan pada sistem penilaian yang objektif, maka sebagai manusia, sebagai pemimpin, tentu ada aspek-aspek subjektif kepentingan yang akan melibatkan kita sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis SDM dengan berbasis penggunaan AI, artinya objektivitas semakin ditingkatkan," katanya.

Meski begitu, Taruna menekankan bahwa AI pada dasarnya hanyalah sebuah alat bantu pendukung. Elemen paling utama dan menentukan tetap berada pada kebijaksanaan para pemegang keputusan atau pimpinan itu sendiri.

"Transformasi digital dalam pengelolaan SDM tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi," katanya.