Pemerintah Kucurkan Rp44 Miliar untuk Penanganan Gempa NTT, Menkeu: Kalau Kurang, Lapor ke Kami!

fin.co.id - Pemerintah telah menyiapkan dana Rp44 miliar untuk membantu penanganan bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih membuka peluang menambah anggaran apabila dana yang tersedia belum mencukupi kebutuhan di lapangan.

“Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.

Pemerintah Pantau Kondisi Keuangan Daerah

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terus memantau kondisi keuangan pemerintah daerah yang terdampak bencana. Pemantauan tersebut bertujuan memastikan daerah memiliki dukungan pendanaan yang cukup untuk membantu masyarakat yang terkena dampak gempa.

Pemerintah saat ini masih memprioritaskan penanganan pada tahap tanggap darurat. Namun, pemerintah pusat mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk tahap berikutnya, yakni perbaikan dan pemulihan kondisi wilayah yang terdampak.

Penghitungan kebutuhan anggaran mengikuti perkembangan kondisi serta kebutuhan yang muncul di lapangan. Selain itu, pemerintah tetap menjalankan mekanisme penganggaran dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden,” ujarnya menambahkan.

Anggaran Bisa Ditambah Sesuai Kebutuhan

Purbaya menegaskan pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran dengan tingkat keparahan dan kebutuhan akibat bencana. Pemerintah juga akan terus melihat perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.

Jika situasi membutuhkan penanganan yang lebih luas, pemerintah akan mempertimbangkan langkah yang lebih terkoordinasi. Karena itu, evaluasi kebutuhan di lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan kecukupan anggaran penanganan bencana.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan menambah dukungan apabila dana yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan daerah terdampak. Penambahan tersebut tetap mengikuti proses dan persetujuan anggaran yang berlaku.

Bantuan Tanggap Darurat Dipastikan Berjalan

Selain menyiapkan pendanaan, pemerintah memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat terdampak berjalan cepat dan tepat. Bantuan tersebut mencakup barang maupun dukungan pendanaan agar kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dapat segera terpenuhi.

Dalam penanganan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu unsur utama pemerintah. BNPB menjalankan peran dalam penanganan bencana sesuai kebutuhan di lapangan.

Kementerian Keuangan juga memastikan dukungan anggaran untuk kebutuhan tanggap darurat BNPB tersedia. Dukungan tersebut mengikuti kebutuhan yang BNPB sampaikan serta mekanisme penganggaran yang berlaku.