Menteri PU Temukan Sawah Kekeringan, Target Swasembada Pangan 2026 Tetap Dikebut

fin.co.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo optimistis target swasembada pangan 2026 tetap dapat tercapai meski masih menemukan sejumlah area persawahan yang mengalami kekurangan air.

Hal tersebut diketahui setelah Dody melakukan peninjauan di empat lokasi di Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 26 September 2026. Dari hasil kunjungan tersebut, pemerintah masih menemukan kondisi lahan pertanian yang membutuhkan dukungan ketersediaan air.

“Insya Allah tetap tercapai. (Target swasembada pangan 2026) Tetap tercapai,” kata Dody dilansir dari Antara.

Dody mengatakan Kementerian PU akan meningkatkan perhatian terhadap persoalan kekeringan, khususnya di wilayah yang menjadi sentra produksi pangan nasional. Ketersediaan air untuk lahan pertanian dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produksi pangan.

“Tempat-tempat yang memang menjadi lumbung-lumbung pangan nasional akan kita utamakan,” pungkasnya.

Menurut Dody, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi tiga wilayah yang saat ini menghadapi tekanan kekeringan cukup berat. Ketiga provinsi tersebut juga merupakan kawasan penting dalam produksi pangan nasional.

Karena itu, peninjauan kondisi lapangan berpotensi diperluas ke sejumlah sentra produksi pangan lainnya, termasuk wilayah Sulawesi, Lampung, dan Jambi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi ketersediaan air bagi sektor pertanian.

Dody mengakui hasil peninjauan di Jawa Barat menunjukkan masih adanya sawah yang kekurangan air. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya perbedaan antara data yang tercatat dalam sistem internal Kementerian PU dengan situasi faktual di lapangan.

“Data kami yang dashboard-nya itu hijau semua, enggak ada merahnya, itu bisa dibuktikan bahwa sebenarnya tidak terlalu tepat, karena beberapa titik juga masih ada kekeringan,” katanya.

Untuk memperbaiki akurasi data, Dody meminta jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperkuat informasi lapangan dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) serta gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Ia juga memastikan pemerintah memiliki sejumlah sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menangani persoalan ketersediaan air bagi lahan pertanian, termasuk anggaran Instruksi Presiden (Inpres) terkait irigasi dan anggaran irigasi reguler.

“Dana Inpres irigasi ada, dana irigasi yang reguler juga ada,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian PU melaporkan telah melakukan penanganan dampak kekeringan di 2.200 lokasi hingga 7 September 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 240 lokasi merupakan daerah irigasi atau persawahan. Total luas sawah yang telah mendapat penanganan mencapai 53.052 hektare.

Berbagai langkah dilakukan untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian. Di antaranya pemompaan air dari sungai menuju sawah, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, pembangunan saluran darurat, pengaturan pola giliran distribusi air, optimalisasi jaringan irigasi, hingga pemasangan pipa.