Presiden Usulkan Komposisi Biaya Haji 52:48, Minta Jamaah Jangan Terbebani

fin.co.id - Komposisi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat menjadi salah satu pembahasan Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Haji dan Umrah. Dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027, Prabowo mengusulkan komposisi 52:48 agar biaya yang ditanggung jamaah tidak terlalu berat.

"Presiden menyarankan sekitar 52:48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah," kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf seusai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 28 September 2026.

Irfan mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya telah menyampaikan hasil perhitungan BPIH bersama Komisi VIII DPR RI kepada Presiden. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan perkembangan BPIH 2027 serta revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menghadap Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam.

Komposisi Bipih dan Nilai Manfaat Masih Disusun

Menurut Irfan, perubahan situasi geopolitik di Timur Tengah berdampak terhadap kondisi ekonomi. Situasi tersebut membuat sejumlah komponen biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu disesuaikan.

"Memang, ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tetapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jamaah," katanya.

Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah akan mencari formulasi yang tepat untuk BPIH 2027. Salah satu yang akan diatur kembali ialah komposisi antara Bipih yang dibayarkan jamaah dan nilai manfaat dana haji.

Prabowo Minta Ekosistem Haji Dibersihkan

Selain membahas BPIH 2027, Irfan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi upaya Kementerian Haji dan Umrah dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah.

Presiden juga meminta kementerian membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik kartel maupun kecurangan yang dapat merugikan jamaah.

"Sapu ajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," kata Irfan menirukan instruksi Presiden.

Irfan mengatakan Presiden mengapresiasi langkah kementeriannya dalam menangani berbagai pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi merugikan calon jamaah.

"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah," katanya.