APBN 2027 Disepakati Rp4.106,26 triliun, Ketua Banggar DPR Tekankan Pertumbuhan Ekonomi Harus Merata

fin.co.id - Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam RAPBN 2027 harus berjalan beriringan dengan pemerataan hasil pembangunan. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, APBN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh rakyat.

Terkait postur APBN, pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun dan belanja negara Rp4.106,26 triliun dengan defisit tetap dijaga pada level Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Penegasan tersebut disampaikan Said dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

“RAPBN 2027 yang kami ajukan kepada sidang dewan yang terhormat ini tidak hanya bertumpu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Tidak ada maknanya pertumbuhan ekonomi tinggi bila kuenya tidak merata. Kita tidak menginginkan ada rakyat yang tersisih dalam gerak pembangunan,” tegas Said.

Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027. Target itu menjadi bagian dari sejumlah kesepakatan dalam penyusunan APBN 2027.

Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027. Selain itu, terdapat sejumlah asumsi lain yang ikut disepakati, yakni inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$75 per barel, lifting minyak 612,5 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Said menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi 6 persen dibutuhkan untuk memperbesar skala ekonomi nasional. Dengan demikian, manfaat dari aktivitas produksi dan konsumsi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Target 6% dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi. Dengan skala ekonomi lebih besar, kita harapkan mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dari aktivitas produksi dan konsumsi,” ujarnya.

Target pembangunan pada 2027 juga mencakup sejumlah indikator kesejahteraan. Banggar dan pemerintah menyepakati tingkat kemiskinan sebesar 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, rasio gini 0,360–0,365, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57–3,49 juta orang.

APBN 2027 Ditujukan untuk Pemerataan

Said menegaskan APBN harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah diajak memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

“Dari setiap rupiah di APBN ada harapan terhadap kemudahan lapangan kerja, ada harapan terhadap kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, ada harapan harga kebutuhan pokok bisa terjangkau, ada harapan untuk membiayai keadilan, ada harapan kualitas hidup mereka lebih baik,” tuturnya.

Dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2027, seluruh fraksi di DPR RI juga menyatakan persetujuan agar RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang.

Fraksi yang menyetujui terdiri atas Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.