Puan Minta Pemerintah Perkuat Infrastruktur Hadapi Krisis Air

fin.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanggulangan krisis air, termasuk meningkatkan infrastruktur di daerah rawan kekeringan. Langkah tersebut dinilai penting menyusul meluasnya krisis air bersih di berbagai daerah akibat kemarau panjang.

Puan mengatakan, ketika ketersediaan air di suatu wilayah mulai menurun, pemerintah harus segera menyiapkan distribusi air bersih, memeriksa sumber air alternatif, serta memastikan fasilitas penyimpanan air tersedia.

Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyediakan informasi peringatan dini terkait kondisi iklim dan potensi kekeringan.

"Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 30 September 2026

Menurut Puan, masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam siklus yang sama setiap musim kemarau: menunggu hujan, mengalami kekurangan air, mencari sumber alternatif, menerima bantuan tangki air, kemudian kembali menghadapi persoalan serupa pada musim kemarau berikutnya.

Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan dua solusi sekaligus. Pertama, memenuhi kebutuhan air masyarakat sebagai langkah penanganan jangka pendek. Kedua, membangun sistem dan infrastruktur yang membuat masyarakat lebih siap menghadapi kekeringan pada masa mendatang.

Puan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ketahanan air secara berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa BMKG telah memprediksi kondisi iklim Indonesia bergerak menuju periode kering yang lebih panjang, dengan Juli 2026 diprediksi menjadi bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.

"Keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat," ujarnya.

"Infrastruktur harus semakin ditingkatkan," ujar Puan.

Krisis air bersih dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, krisis air telah berlangsung sekitar tiga pekan. Kondisi tersebut membuat warga mencari berbagai sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Warga bahkan dilaporkan memanfaatkan air yang keluar dari batang pisang untuk berbagai keperluan, mulai dari mandi, mencuci hingga memasak.

Krisis air juga terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di Trenggalek, Jawa Timur, krisis air bersih dilaporkan terjadi di 51 desa yang tersebar di 12 kecamatan dengan 27.786 jiwa terdampak.

Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, lebih dari 36 ribu jiwa terdampak kekeringan. Warga terpaksa mengantre untuk mendapatkan bantuan distribusi air bersih setelah sumur-sumur mengering.

Di Jawa Barat, sebanyak 1.196.815 warga dilaporkan mengalami krisis air akibat dampak kekeringan pada musim kemarau.